Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bisa mengintip uang elektronik tertentu (e-wallet) mulai 2026. Hal ini tercantum dalam pengumuman nomor PENG-3/PJ/2025, dan sudah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto.
Pengguna e-wallet, Dandi (25) mengatakan tak masalah bila DJP ingin memantau transaksi hingga saldo e-wallet. Menurutnya, dengan rencana ini pemerintah bisa mendeteksi bila ada wajib pajak (WP) tidak melaporkan hartanya di Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
Rencana DJP untuk bisa melihat data transaksi e-wallet menurut saya bagus ya. Apalagi saat ini kan masyarakat tidak hanya memiliki rekening bank, namun banyak menggunakan e-wallet juga, jadi kemungkinan ada beberapa harta yang nggak dilaporkan wajib pajak di SPT,”
ujar Dandi kepada Owrite, Jumat (14/11/2025).
Dandi berpandangan, dengan bisa diaksesnya data e-wallet, maka tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pajak di sektor digital akan meningkat. Dia pun menyinggung, adanya perilaku curang pengusaha yang sengaja memecah transaksi ke e-wallet agar tidak terdeteksi pemerintah.
