Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lagi-lagi menuai kritik di media sosial. Dana MBG selama sebulan disebut setara dengan biaya 40 tahun pendidikan gratis di Institut Teknologi Bandung (ITB).
Narasi di media sosial menyebut bahwa biaya MBG tembus Rp24 triliun per bulan. Bila dialihkan, bisa membiayai 212.000 sarjana selama 40 tahun di ITB, dengan dana Rp21,2 triliun.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hidayana mengungkapkan, bila target penerima MBG 82,9 juta terpenuhi, maka MBG akan menghabiskan anggaran sebesar Rp1,2 triliun per hari. Artinya, bila hari efektif sebulan selama 20 hari, maka anggaran yang habis sebesar Rp24 triliun per bulan.
Oleh sebab itu nanti ketika 82,9 juta sudah menerima manfaat maka Rp1,2 triliun akan di spending oleh BGN setiap hari, dan ini adalah potensi ekonomi yang luar biasa,”
ujar Dadan dikutip Selasa, 20 Januari 2026.
Proyek Ambisius Sedot Ruang Fiskal
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan kritikan itu muncul akibat konsekuensi logis dari target masif 82,9 juta penerima. Ia menilai, MBG lebih menyerupai proyek ambisius yang menyedot ruang fiskal.
Dalam desain seperti sekarang, MBG lebih menyerupai proyek ambisius yang menyedot ruang fiskal, menghabiskan sumber daya nasional, dan menyia-nyiakan kesempatan untuk membangun kapasitas ekonomi yang lebih tahan lama melalui pendidikan tinggi dan pembangunan daerah,”
ujar Achmad saat dihubungi owrite.
Achmad mengatakan, perbaikan gizi bukan berarti tidak penting, namun negara memilih jalan paling mahal dan rentan untuk tujuan gizi yang hasilnya tidak sebanding.
Ini bukan berarti gizi tidak penting. Ini berarti cara negara mengejar tujuan gizi melalui belanja raksasa, rutin, dan rentan kebocoran berpotensi menjadi jalan paling mahal untuk hasil yang tidak sebanding,”
katanya.
Mengalir Hilang, Ulang Lagi
Menurutnya, belanja MBG adalah belanja konsumsi yang sifatnya berulang. Sebab hari ini dimakan, besok harus disediakan lagi.
Ini bukan kelemahan moral, ini sifat ekonominya. Program semacam ini menuntut disiplin tata kelola yang sangat tinggi karena skala penerima 82,9 juta bukan skala normal, itu skala negara,”
jelasnya.
Achmad menuturkan, dengan semakin besar skala, panjangnya rantai pasok, semakin rumit pengawasan, maka peluang kebocoran dan inefisiensi semakin besar. Bahkan katanya, bila tidak ada korupsi sekalipun, biaya koordinasi dan administrasinya sudah mahal.
Inilah titik kritisnya. Sumber daya nasional yang terbatas disalurkan ke belanja yang cepat menguap. Lalu kita merayakan efek jangka pendek, sambil menunda investasi yang meningkatkan kemampuan bangsa menghasilkan nilai tambah di masa depan,”
katanya.
Di sisi lain kata Achmad, pendidikan tinggi, riset, inovasi, dan penguatan kapasitas daerah adalah belanja yang membentuk mesin produktif. Menurutnya, hasilnya memang tidak bisa langsung dipotret.
Tetapi justru karena tidak instan, ia sering dikalahkan oleh proyek yang mudah dipamerkan,”
katanya.
Pemerintah Tak Punya Prioritas
Sementara itu, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai, dana jumbo MBG sebesar Rp335 triliun pada tahun ini bisa digunakan untuk keperluan lainnya. Ia justru menyayangkan, dana MBG diambil dari anggaran pendidikan.
Dana jumbo MBG dapat digunakan untuk keperluan yang lebih mendesak lainnya. Salah satu yang kita sayangkan adalah dana diambil dari anggaran pendidikan, yang seyogyanya bisa untuk menyejahterakan guru-guru, utamanya guru honorer,”
ujar Huda kepada owrite.
Huda menyoroti, saat ini masih ada ratusan ribu hingga jutaan guru honorer yang mendapatkan gaji di bawah upah minimum. Menurutnya, yang harus diperhatikan pemerintah adalah kualitas input dari pengajar.
Justru kualitas input dari pengajar ini yang seharusnya ditingkatkan kesejahteraannya,”
tuturnya.
Huda mengatakan, dalam peningkatan human capital index, gizi, akses pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia (SDM) memiliki pengaruh yang sama-sama penting.
Karena ketika gizi baik, maka akan mencegah stunting alias gizi buruk. Menurutnya dengan gizi yang mencukupi, maka anak-anak akan mampu menyerap pelajaran dengan lebih baik. Sedangkan akses pendidikan yang terjangkau juga menjadi salah satu kunci peningkatan kualitas SDM.
Gizi baik, namun akses pendidikan susah ya tidak akan berguna juga. Kemudian kesejahteraan pengajar juga menjadi faktor penguat (moderating) keduanya terhadap kualitas human capital index,”
katanya.
Ia menilai, saat ini yang menjadi masalah adalah pemerintah tidak memiliki prioritas. Sebab masalah utama pendidikan Indonesia terletak pada kesejahteraan pengajar dan infrastruktur sekolah.
Gizi anak-anak bisa diselesaikan melalui intervensi bidang kesehatan dengan targated. Gizi naik tapi gizi guru buruk ya sama saja kan kegiatan belajar mengajar (KBM) juga tidak optimal,”
ujarnya.
Tapi apakah semua mahasiswa ITB layak dibiayai negara. Ya tentu juga harus ada targeted juga bahwa yang kaya tidak perlu subsidi negara,”
tambahnya.
Terkesan Dipaksa, MBG Tak Optimal
Sedangkan, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai program MBG terkesan dipaksakan, di tengah potensi Indonesia akan menghadapi kesulitan fiskal.
MBG memang terlalu masif, terkesan dipaksakan. Apalagi tahun 2026 dan tahun-tahun mendatang, kita akan menghadapi kesulitan fiskal. Dampaknya, dana pendidikan dan kesehatan banyak dipangkas,”
ujar Wijayanto saat dihubungi owrite.
Wijayanto mengatakan, pemerintah perlu mengurangi pendekatan top down, dan membudayakan evidence based policy alias kebijakan berbasis bukti.
Need dan impact analysis atas MBG perlu dijalankan dengan benar,”
tegasnya.
Wijayanto menuturkan, program MBG masih tidak tepat sasaran. Sebab ia meyakini selain siswa, pegawai sekolah juga menerima MBG.
Saya yakin MBG kurang tepat sasaran, selain semua siswa menerima secara gratis, pegawai sekolah dan lansia pun akan menjadi target,”
katanya.
Adapun pada tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran MBG sebesar Rp335 triliun. Bila dirinci pagunya sebesar Rp268 triliun, dan anggaran cadangan Rp67 triliun. Alokasi anggaran ini naik dari alokasi 2025 sebesar Rp71 triliun, dan cadangan Rp100 triliun.
Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi Program Makan Bergizi Gratis sepanjang 2025 sebesar Rp51,5 triliun. Realisasi itu sebesar 72,5 persen dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp71 triliun.
Lalu per tanggal 7 Januari 2025, realisasi MBG mencapai 56,13 juta penerima dari target 82,9 juta. Penerima manfaat itu ada di 38 Provinsi Indonesia.
Sedangkan untuk pendidikan, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp757,8 triliun atau 20 persen dari belanja negara.
Dalam RAPBN tahun anggaran 2026, anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp757,8 triliun atau 20 persen dari belanja negara. Jumlah tersebut dialokasikan melalui BPP, TKD dan investasi pemerintah pada pos pembiayaan,”
tulis Buku II Nota Keuangan.
