Keputusan pemerintah melalui Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) mengekspor 2.280 ton beras ke Arab Saudi senilai Rp38 miliar memunculkan polemik.
4 Februari 2026 lalu, pemerintah secara resmi melepas ekspor beras merek ‘Nusantara’. Beras tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan katering 215 ribu jemaah haji Indonesia.
Pemerintah mengklaim beras yang dikirim memiliki kualitas istimewa dan menamainya sebagai beras “Super Premium”.
Namun, klaim mutu tersebut dipertanyakan. Pengamat Pertanian, Khudori, menyoroti bahwa klasifikasi “Super Premium” sama sekali tidak dikenal dalam regulasi perberasan di Indonesia.
Berdasar Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras, kelas mutu beras hanya dibagi menjadi empat, yakni premium, medium, submedium, dan pecah.
Ini menunjukkan regulasi di Indonesia tidak sejalan dengan kualifikasi beras yang diperdagangkan di pasar dunia,”
tulis Khudori.
Saat dikonfirmasi lebih lanjut perihal mengenai ketiadaan landasan hukum terkait standar Harga Pembelian Pemerintah (HPP) guna mengakuisisi beras kelas “Super Premium” tersebut dari petani atau penggilingan, Khudori menyebut langkah tersebut murni mengikuti standar luar.
Menyesuaikan pasar dunia. Tidak perlu dasar hukum,”
kata Khudori, kepada owrite, Rabu, 11 Maret 2026.
Selain persoalan regulasi mutu, masalah harga jual dan mekanisme subsidi menjadi sorotan tajam. Beras ekspor itu dibanderol Rp16.000 per kilogram.
Harga tersebut bisa tercapai berkat subsidi.https://www.google.com/amp/s/katadata.co.id/amp/berita/industri/69a7e14107946/indonesia-mulai-ekspor-beras-ke-saudi-harga-subsidi-pemerintah-rp-16000-per-kg
Menurut hitungan Khudori, merujuk pada perkiraan biaya pokok beras hasil giling Bulog yang mencapai Rp14.782 per kilogram, Harga Pembelian Beras (HPB) oleh pemerintah untuk kelas medium bisa menembus di atas Rp19.500 per kilogram.
Untuk beras dengan spesifikasi super premium, harga belinya dipastikan jauh lebih tinggi.
Kebijakan menyubsidi produk ekspor ini dinilai kurang tepat, sebab APBN per Februari 2026 tercatat mengalami defisit hingga Rp135,7 triliun dan daya beli masyarakat lapis bawah yang masih membutuhkan bantuan. Khudori menyebut fenomena ini layaknya istilah “Biar tekor asal kesohor”.
Secara global, harga beras Indonesia terbukti jauh lebih mahal. Data FAO dan Bank Dunia pada awal Maret 2026 mencatat harga beras dari negara eksportir utama seperti Thailand, Vietnam, dan India hanya berkisar antara Rp5.011 hingga Rp6.928 per kilogram.
Agar beras Indonesia bisa masuk ke pasar ekspor dengan harga kompetitif, pemerintah harus banting harga (dumping) yang memakan biaya subsidi besar.
Proses pengolahan beras ekspor ini melibatkan pihak swasta raksasa. Beras tersebut diolah di PT Padi Indonesia Maju yang berlokasi di Serang,
Banten sebuah fasilitas penggilingan padi milik konglomerasi Wilmar selain di sentra pengolahan padi milik Bulog.
Saat ditanya apakah program ekspor ini berpotensi menjadi instrumen negara untuk menjamin kepastian pembeli (captive market) bagi mesin-mesin pabrik beras milik swasta raksasa di tengah lesunya daya beli lokal, Khudori berpendapat kondisi beras Indonesia saat ini tidak memungkinkan untuk memenangkan persaingan ekspor.
Saya mengkritik keras langkah ekspor (tersebut). Karena dari sisi harga amat tidak kompetitif, dari sisi kualifikasi mutu regulasi Indonesia tidak patuh. Bagaimana mau cari captive market ekspor kalau kondisinya seperti itu?”
ucap Khudori.
Klaim Pemerintah
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa ekspor ini menjadi tonggak sejarah baru bagi sektor beras nasional.
Ini adalah ekspor perdana ke Saudi Arabia, momentum yang baik karena produksi Indonesia. Stok (beras) hari ini 3,7 juta ton dan pada Maret itu terbesar sepanjang sejarah stok,”
ucap dia dalam acara pelepasan ekspor, Rabu, 4 Maret. https://sulsel.brmp.pertanian.go.id/berita/ekspor-perdana-2280-ton-beras-premium-ke-arab-saudi-mentan-amran-aksi-nyata-bukan-ilusi
Kebutuhan beras untuk jamaah haji Indonesia di Arab Saudi diperkirakan mencapai 20 ribu hingga 50 ribu ton per tahun, maka Amran menargetkan kuantitas ekspor bisa meningkat.
Kemudian, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengklaim “Beras Haji” ini kualitas premium pecahan 5 persen, kadar air di bawah 14 persen; sementara beras premium di Indonesia pecahan 15 persen.
Secara sederhana, klaim tersebut merujuk pada tingkat keutuhan bentuk beras setelah digiling. Pada beras kualitas premium yang biasa dikonsumsi masyarakat domestik, regulasi memaklumi adanya 15 butir beras patah (hancur) dari setiap 100 butir beras.
Sementara untuk ekspor ini, pemerintah menyortir hingga maksimal 5 butir patah dari 100 butir beras. Beras ini juga dikeringkan maksimal (kadar air di bawah 14 persen) agar tidak mudah berkutu atau berjamur selama berminggu-minggu perjalanan laut ke Arab Saudi.
