Eskalasi konflik antara Amerika Serikat-Israel vs Iran, yang memicu penutupan jalur energi global di Selat Hormuz berpotensi memberi tekanan besar terhadap fiskal Indonesia. Laporan terbaru dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) menyebut krisis tersebut dapat mendorong defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 melampaui batas legal jika tidak direspons dengan penyesuaian kebijakan.
Dalam laporan yang dirilis pada 16 Maret 2026, para peneliti ISEAI menilai lonjakan harga energi akibat gangguan jalur perdagangan global menjadi sumber tekanan utama terhadap anggaran negara.
Temuan menunjukkan bahwa tanpa realokasi anggaran yang drastis, defisit fiskal berisiko melampaui batas legal 3 persen dari PDB, memicu krisis kredibilitas di pasar surat utang,”
tulis tim peneliti ISEAI dalam laporan yang diterima owrite, Selasa, 17 Maret 2026.
Krisis ini dipicu oleh terganggunya arus logistik energi global melalui Selat Hormuz yang selama ini melayani sekitar 20 persen konsumsi minyak dan gas dunia. Dampaknya, harga minyak dunia melonjak jauh di atas asumsi APBN 2026.
ISEAI mencatat asumsi harga minyak Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN sebesar US$70 per barel kini jauh dari realitas pasar. Pada Maret 2026, harga minyak Brent telah mencapai US$104 per barel dan berpotensi menembus US$150 jika blokade berlanjut.
Setiap kenaikan US$1 pada ICP meningkatkan defisit anggaran sekitar Rp6,8 triliun akibat pembengkakan subsidi BBM dan kompensasi energi,”
bunyi laporan tersebut.
Jika harga minyak rata-rata bertahan di sekitar US$92 per barel sepanjang tahun, defisit APBN diproyeksikan melebar menjadi 3,7 persen hingga 4 persen dari PDB, dan melewati batas maksimum 3 persen yang diatur undang-undang APBN 2026.
Di sisi lain, tekanan fiskal juga meningkat karena pembayaran utang negara. Laporan tersebut memperkirakan rasio pembayaran utang terhadap pendapatan atau Debt Service Ratio (DSR) dapat melonjak hingga 46–47 persen pada 2026.
Artinya hampir separuh pendapatan negara habis hanya untuk membayar bunga dan pokok utang,”
tulis ISEAI.
Tekanan fiskal ini turut diperburuk oleh memburuknya persepsi pasar. Lembaga pemeringkat internasional seperti Fitch Ratings dan Moody’s disebut telah merevisi outlook utang Indonesia dari stabil menjadi negatif.
Untuk menjaga defisit tetap di bawah 3 persen, laporan tersebut menyarankan pemerintah melakukan efisiensi anggaran, termasuk menunda proyek non-prioritas seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta sejumlah belanja pertahanan.
ISEAI juga menilai krisis energi global berpotensi menekan keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG), karena kenaikan biaya logistik dan harga bahan pangan dapat meningkatkan biaya program secara signifikan.
