Untuk menyelesaikan masalah utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh, opsi PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) diambil alih oleh Kementerian Keuangan menjadi skema yang akan dipilih oleh pemerintah.
COO BPI Danantara Dony Oskaria mengatakan, opsi tersebut belum bersifat final. Sebab, masih ada beberapa pilihan yang dikaji untuk menyelesaikan permasalahan utang ini.
Iya, kemungkinan (KCIC diambil alih Kementerian Keuangan), ini sedang kami Insya Allah, mudah-mudahan sebentar lagi selesai, kami pikirin satu-satu kan. Ada beberapa skema tentunya, nanti saya akan update,”
ujar Dony di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Minggu 12 April 2026.
Dony belum berbicara detail terkait nasib konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dalam KCIC, yang terdiri dari PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Wijaya Karya (WIKA), PT Jasa Marga, dan PT Perkebunan Nusantara I.
Kesehatan Fiskal Jadi Taruhan
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita mengatakan, secara administratif langkah tersebut merupakan ‘cuci piring’ yang tidak bisa terelakkan.
Danantara menyadari bila membiarkan KCIC di bawah konsorsium BUMN, KAI, WIKA, dan lainnya sama saja dengan membiarkan neraca keuangan perusahaan-perusahaan plat merah ini ‘berdarah-darah’ selamanya.
Sedangkan secara moral, langkah diambil alihnya KCIC oleh Kemenkeu merupakan lanjutkan kegagalan perencanaan. Sebab, proyek yang awalnya dijanjikan business-to-business (B2B) tanpa jaminan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ternyata harus ‘pulang kampung’.
Proyek yang awalnya dijanjikan business-to-business (B2B) tanpa jaminan APBN, nyatanya sekarang harus ‘pulang kampung’ ke pelukan Kementerian Keuangan. Jadi, kalau ditanya tepat atau tidak? Tepat untuk menyelamatkan BUMN agar tidak bangkrut, tapi sangat tidak tepat bagi kesehatan fiskal jangka panjang,”
ujar Ronny saat dihubungi Owrite.id.
Ronny berpandangan, salah satu opsi Kemenkeu mengambil alih KCIC karena institusi yang di pimpin Purbaya ini memiliki daya tawar lebih tinggi, untuk menegosiasikan ulang utang dengan China.
Tujuannya ya bailout alias penyelamatan. Pertama, untuk restrukturisasi utang karena Kemenkeu punya daya tawar lebih tinggi untuk menegosiasikan ulang utang dengan China dibandingkan konsorsium BUMN,”
jelasnya.
Tentu saja bila rencana itu terealisasi, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan terbebani. Hal ini karena, ruang fiskal saat ini sedang menyempit karena belanja wajib dan program prioritas pemerintah baru.
Mekanisme shock absorber yang sangat melelahkan di mana APBN dipaksa menjadi penanggung risiko terakhir atau ultimate risk bearer. Jika KCIC di bawah Kemenkeu, maka cicilan utang dan biaya operasional yang tidak tertutup pendapatan tiket otomatis akan masuk dalam pos belanja negara,”
jelasnya.
Selain itu, Ronny mengatakan bahwa APBN juga berpotensi defisit di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Kondisi ini diperparah dengan nilai tukar rupiah mencapai Rp17.000 per dolar AS. Situasi ini pun bisa membuat defisit APBN melebihi batas 3 persen.
Di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu dan kurs rupiah yang fluktuatif mendekati Rp17.000-an, menambah beban utang infrastruktur ke APBN bisa menjadi langkah yang sangat berisiko bagi batas defisit 3 persen,”
tuturnya.
Renegosiasi Bukan Ambil Alih KCIC
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyatakan, bila KCIC diambil oleh Kemenkeu, maka langkah ini merupakan kesalahan yang berisiko tinggi, khususnya bagi fiskal karena akan membebani APBN.
Jadi bukan di takeover, kalau di takeover ini kesalahan yang beresiko tinggi atau rencana yang beresiko tinggi bagi fiskal. Artinya beban kereta cepat yang sebenarnya awalnya bisnis to bisnis semua ditanggung pemerintah apalagi mau dibeli asetnya ini diluar dari skenario awal, dan ini akan diteruskan bebannya kepada APBN,”
ujar Bhima kepada owrite.id.
Bhima membeberkan, masalah yang dihadapi APBN selain harus menanggung banyak beban untuk belanja rutin dan pembayaran bunga utang di luar dari kereta.
APBN tahun ini juga harus membayar bunga utang sebesar Rp590 triliun, jika ditambah kereta cepat maka beban utang yang harus ditanggung oleh APBN semakin besar.
Jadi konteksnya juga dari sisi ketahanan fiskalnya kurang memadai dan ruang fiskal yang semakin sempit ini, kalau ditambah lagi maka akan mengakibatkan tekanan juga nih kepada efisiensi belanja yang lebih dalam lagi hanya untuk membayar utang cicilan dan bunga dari kereta cepat itu,”
jelasnya.
Opsi Ideal Selesaikan Utang Kereta Cepat
Bhima menyebut, ada langkah ideal yang bisa dilakukan pemerintah dalam mengatasi utang ini. Misalnya dengan renegosiasi, dalam hal ini Indonesia bisa meminta perubahan klausul terkait dengan pembayaran utang.
Opsi yang paling bagus itu adalah untuk melakukan renegosiasi ke konsorsium KCIC untuk melakukan misalnya perubahan klausul terkait dengan pembayaran utang itu digantikan dengan moratorium utang atau digantikan dengan term yang lebih panjang sehingga secara cash flow tidak memberatkan dari sisi PT KAI,”
jelasnya.
Selain itu, pemerintah bisa menempuh opsi dalam bentuk kerja sama Transit Oriented Development (TOD), untuk membangun apartemen hingga pusat perkantoran
Jadi banyak opsi-opsi lain yang seharusnya diambil, dan jangan sampai ada kepikiran untuk opsi untuk melakukan take over atau pengambilalihan aset dari kereta cepat. Ini bukan keputusan yang bijak dan ini sangat berbahaya bagi APBN,”
imbuhnya.
Utang Kereta Cepat Tembus Rp120 Triliun
Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh ISEAI, total utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung diperkirakan mencapai Rp120 triliun secara keseluruhan setelah pembengkakan biaya atau cost overrun.
Dengan nominal ini, beban cicilan yang harus dibayarkan oleh APBN diperkirakan akan bertambah sekitar Rp1,2 triliun per tahun hanya untuk bunga dan pokok utang Whoosh.
Lalu lonjakan beban 2026, tanpa pengalihan ini beban utang yang harus ditanggung KAI saja diproyeksikan melonjak hingga Rp6 triliun tahun ini. Inilah alasan mengapa Danantara buru-buru ingin menyerahkannya ke Kemenkeu,”
kata Ronny.
