Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berpotensi menghadapi pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melebihi batas 3 persen. Bahkan, Indonesia berpeluang memasuki krisis fiskal.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Indonesia Dipo Satria Ramli mengatakan defisit APBN per Maret 2026 tercatat sebesar 0,93 persen. Defisit disebabkan oleh tingginya belanja dibandingkan penerimaan, pada tahun ini defisit berpotensi mencapai 4 persen.
Defisit di kuartal I itu 0,93 persen hampir 1 persen, artinya itu secara undang-undang itu kita 3 persen. Itu kita hampir sepertiga dari jatah undang-undang kita itu kan 3 bulan nih, Januari, Februari, Maret. Kalau kita pakai jurus yang sama gitu kuartal II artinya kita kali empat, 4 persen di atas 3 persen,”
kata Dipo kepada Owrite, dikutip Selasa, 19 Mei 2026.
Sebagai catatan, realisasi belanja per Maret atau kuartal I-2026 mencapai Rp815 triliun atau tumbuh 31,4 persen. Realisasi belanja lebih tinggi dibandingkan pendapatan negara yang hanya Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen.
Dipo mengatakan, defisit ini berpotensi melebar jika pemerintah ‘ngotot’ menggenjot belanja pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal berikutnya. Pasalnya, pada kuartal I-2026 pertumbuhan ekonomi 5,61 persen dicapai melalui dorongan belanja pemerintah.
Jadi nggak mungkin dia genjot fiskal lagi nih karena bisa melanggar konstitusi,”
katanya.
Krisis Fiskal
Di samping itu, saat ini rupiah terus mengalami pelemahan, berdasarkan data terbaru rupiah sudah mencapai level Rp17.700 per dolar Amerika Serikat (AS).
Meski rupiah terus melemah, Dipo mengatakan Indonesia tidak akan mengalami krisis moneter seperti 1998. Namun, RI berpotensi mengalami krisis fiskal.
Krisis fiskal itu apa? Ketika kita tidak bisa membayar utang. Jadi, misalnya kartu kredit kan ya nggak bayar sekali, dua kali, oke lah. Nah, kalau negara kalau dia nggak bayar sekali, itu default,”
terangnya.
Dipo tak mengkhawatirkan, pemerintah tidak bisa membayar utang, yang mana pada tahun ini utang jatuh tempo tercatat mencapai Rp833,96 triliun. Akan tetapi dikhawatirkan, pemerintah sulit melakukan refinancing utang.
Jadi concern-nya adalah kita refinancing risk karena itu tadi modal sekarang lagi rebutan kapital, makin mahal juga, ini kita porsi ini kita nggak bisa refinancing. Kalau itu terjadi, ya itu potensi default. Nah, kalau setelah potensi default, yang kejadian itu hampir sama sama 1998,”
katanya.
Jadi fiskal nanti nilai tukar jatuh, karena kan kapitalnya keluar lalu inflasi, lalu urutannya sama tuh habis itu tetapi, awalnya beda. Jadi, titik awalnya beda karena fiskal dulu, jadi, kita kan nggak bisa kontrol nilai tukar. Tapi kalau fiskal kan itu dikendali kita ini kayak cash flow perusahaan aja,”
sambungnya.
Ruang Fiskal Terbatas
Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede meminta agar pemerintah rajin melakukan komunikasi dengan investor global dan lembaga rating internasional, di tengah kondisi fiskal yang terbatas. Pasalnya, perang di Timur Tengah telah membawa dua risiko kenaikan harga minyak dan penguatan dolar AS.
Jadi makanya ini yang harus kita lihat juga bahwa pemerintah memiliki ruang fiskal yang sangat terbatas, dan ini memang harus disering-sering dikomunikasikan oleh pemerintah terhadap kepada investor global dan juga lembaga pemerintah internasional. Bahwa sekalipun memang pemerintah dari awal menyatakan bahwa komitmen disiplin fiskal itu 3 persen itu akan terus dijaga,”
jelasnya.
Josua menuturkan, ketidakpastian perang ini dikhawatirkan bisa mengganggu disiplin fiskal. Apalagi, dengan adanya program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menjadi sorotan.
Jadi makanya nih kementerian keuangan lagi pusing banget pastinya ya. Karena pendapatan mungkin nggak naik banyak tapi dari sisi belanjanya naik terus gitu. Nah ini bagaimana mengkomunikasikannya kepada investor global seperti itu,”
imbuhnya.
Sebagai informasi, pada tahun 2026 pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Program MBG sebesar Rp335 triliun. Pada kuartal I-2026 realisasi MBG sudah mencapai Rp55,34 triliun, atau 16,5 persen dari pagu.
