Pemerintah memastikan tidak akan membentuk badan layanan umum (BLU) baru dalam pelaksanaan skema impor minyak yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, mengatakan pemerintah memilih memaksimalkan peran lembaga yang sudah ada, termasuk Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas), untuk menjalankan mekanisme impor tersebut.
Tidak ada pembentukan BLU baru. Kami akan mengoptimalkan BLU yang sudah ada, salah satunya Lemigas, yang dalam regulasi ini juga dapat melakukan impor,”
ujar Yuliot saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, 29 Mei 2026.
Ia menjelaskan, beleid tersebut mengatur bahwa pengadaan minyak mentah dapat berasal dari produksi domestik maupun impor luar negeri.
