Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno menilai pemerintah perlu mengalihkan sebagian anggaran subsidi BBM untuk mempercepat pembangunan dan pembenahan transportasi publik di daerah.
Dia berpendapat besarnya anggaran subsidi BBM selama ini belum sepenuhnya tepat sasaran, sebab sebagian besar subsidi BBM justru dinikmati oleh pemilik kendaraan pribadi. Padahal, sektor transportasi menyumbang sekitar 40 persen dari total konsumsi BBM nasional.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, 93 persen konsumsi BBM subsidi dinikmati oleh kelompok mampu pemilik kendaraan roda dua dan roda empat. Sementara itu, transportasi barang hanya menikmati 4 persen dan transportasi umum penumpang hanya 3 persen.
Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat itu menegaskan kondisi tersebut menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk mulai mengalihkan fokus subsidi energi kepada pengembangan transportasi publik yang manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
“Solusi strategis yang diperlukan adalah percepatan program transportasi umum di tingkat daerah,”
kata Djoko dalam keterangan resmi yang diterima Owrite, Selasa, 16 Juni 2026.
Ia menilai langkah tersebut penting untuk mendukung target Indonesia menjadi negara maju pada 2045. Salah satu indikator negara maju adalah tersedianya sistem transportasi publik yang modern dan terintegrasi.
Namun, hingga kini perkembangan transportasi umum di daerah masih relatif lambat, dari 514 pemerintah daerah di Indonesia, baru 45 daerah atau sekitar 9 persen yang memodernisasi sistem transportasi publik.
Efektivitas
Djoko juga menyoroti penggunaan anggaran untuk insentif kendaraan listrik yang dinilai dapat lebih efektif apabila diarahkan untuk memperkuat layanan transportasi umum.
“Daripada mengalokasikan subsidi Rp5 juta untuk pembelian motor listrik secara umum, anggaran tersebut akan jauh lebih berdampak jika dialihkan untuk menstimulus pemda dalam membenahi transportasi publik,”
ujar dia.
Meski demikian, ia menilai insentif kendaraan listrik tetap diperlukan untuk wilayah tertentu, terutama daerah kepulauan kecil serta kawasan tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP) yang memiliki keterbatasan akses terhadap pasokan BBM. Penerapan kendaraan listrik di daerah, seperti di Kabupaten Asmat, telah menunjukkan hasil positif dalam mengatasi kendala distribusi energi.
Ia menambahkan, pembenahan transportasi publik akan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Selain meningkatkan mobilitas, pemerintah juga dapat memberikan tarif murah bahkan gratis bagi kelompok tertentu seperti pelajar, mahasiswa, buruh, guru, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
“Pada akhirnya, transportasi umum bukan sekadar alat mobilisasi, melainkan jaring pengaman ekonomi bagi masyarakat,”
jelas Djoko.
Ia menegaskan bahwa penguatan transportasi publik tidak hanya berpotensi meningkatkan efisiensi anggaran negara, tetapi juga mendukung pemerataan pembangunan, mengurangi risiko sosial, meningkatkan keselamatan berkendara, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan tata ruang perkotaan.
