Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, membentuk tim khusus pengadaan batu bara untuk memastikan kebutuhan energi primer PT PLN (Persero) dapat terpenuhi.
Pembentukan tim tersebut dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar pengawasan dan pengelolaan pasokan energi primer bagi PLN diperkuat.
Menurut Bahlil, tim tersebut terdiri dari PT PLN (Persero), Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara (Minerba), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Rapat diarahkan langsung oleh Bapak Presiden bahwa dalam rangka pengawasan energi primer agak tidak begini terus maka kita membentuk tim pengadaan PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP,”
ujar Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, dikutip Rabu, 17 Juni 2026.
Pasokan Batu Bara untuk Pembangkit Listrik PLN
Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, pembentukan tim tersebut dilakukan di tengah upaya pemerintah memastikan kecukupan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PLN.
Sebagai informasi, sebagian kebutuhan batu bara PLN masih belum memiliki kontrak pasokan. Selain itu, kebutuhan batu bara PLN mencapai 154 juta ton per tahun. Pemerintah pun telah menugaskan perusahaan-perusahaan tambang untuk menyediakan sekitar 190 juta ton batu bara guna menjamin kebutuhan pembangkit listrik nasional.
Namun, dari total kebutuhan PLN tersebut, baru sekitar 134 juta ton yang telah terikat kontrak.
Artinya, dari total kebutuhan PLN 154 juta yang sudah dikontrak 134 berarti kan tinggal kurang 20 yang belum dikontrakkan,”
ujarnya.
ESDM Bahas Bareng PLN
Bahlil mengungkapkan, persoalan pasokan batu bara PLN sebelumnya telah dibahas secara intensif bersama Direktur Utama Darmawan Prasodjo dan jajaran direksi PLN dalam rapat yang berlangsung sekitar 5,5 jam.
Pertemuan tersebut difokuskan untuk memastikan tidak ada perbedaan persepsi terkait kebutuhan batu bara PLN dan langkah yang perlu diambil pemerintah untuk menjamin pasokannya.
Bahlil juga mengakui PLN saat ini membutuhkan batu bara berkalori menengah yang memiliki kualitas lebih baik untuk operasional pembangkit. Namun, ketersediaan jenis batu bara tersebut semakin terbatas sehingga memerlukan pengawasan dan koordinasi yang lebih ketat dalam proses pengadaannya.
