Bahlil Bentuk Tim Darurat Batu Bara untuk PLN, Pengamat Ungkap Sinyal Bahaya

Secara taktis, ini bisa efektif untuk koordinasi cepat lintas pihak,”

ujarnya.

Meski demikian, Ronny menilai langkah tersebut sekaligus menjadi sinyal adanya persoalan tata kelola yang lebih mendasar dalam pengelolaan pasokan batu bara nasional.

Ia menjelaskan, dalam sistem yang berjalan optimal, kebutuhan batu bara untuk pembangkit seharusnya dapat dipenuhi melalui mekanisme yang telah tersedia tanpa memerlukan intervensi khusus dari pemerintah.

Kalau sistem sudah well-functioning, seharusnya tidak perlu intervensi ad hoc seperti tim khusus,”

jelasnya.

Menurut Ronny, kondisi tersebut mengindikasikan masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang dirancang pemerintah dengan pelaksanaannya di lapangan. Persoalan itu mencakup aspek pengawasan, transparansi, hingga integrasi data pasokan dan kebutuhan batu bara nasional.

Artinya ada gap antara kebijakan di atas kertas dengan realitas di lapangan, baik dari sisi pengawasan, transparansi, maupun integrasi data supply-demand batu bara nasional,”

kata Ronny.

Harga DMO Dinilai Jadi Akar Persoalan

Lebih lanjut, peneliti senior ISEAI itu menilai masalah pasokan batu bara untuk PLN tidak dapat dilepaskan dari struktur harga batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO).

Selama harga DMO dinilai kurang kompetitif dibandingkan harga ekspor, produsen akan menghadapi insentif ekonomi yang lebih rendah untuk memasok pasar domestik.

Selama harga DMO relatif tidak kompetitif dibandingkan harga ekspor, maka akan selalu ada economic disincentive bagi produsen untuk memprioritaskan pasar domestik. Jadi masalah pasokan ini tidak bisa dilepaskan dari struktur harga,”

katanya.

Karena itu, ia menilai pemerintah perlu membenahi desain kebijakan DMO, memperkuat kontrak jangka panjang antara PLN dan produsen batu bara, serta meningkatkan transparansi data produksi dan distribusi batu bara nasional agar persoalan serupa tidak terus berulang.