Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah untuk mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) mendapat penolakan dari sejumlah pelaku usaha impor.
Bahlil menjelaskan, kebutuhan bensin di Indonesia saat ini mencapai sekitar 40 juta kiloliter (KL) per tahun. Sementara itu, kemampuan produksi dalam negeri baru mampu memenuhi sekitar separuhnya atau 20 juta KL. Kondisi tersebut terjadi di tengah beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang telah diresmikan pemerintah.
Jadi, sekarang kita impor bensin tinggal 20 juta kiloliter. Nah, ini memang para importir marah ke gue. Karena pikiran saya ke depan adalah enggak boleh kita impor,”
kata Bahlil dalam Seminar Kajian Tengah Tahun 2026 INDEF di Jakarta Pusat, Kamis, 25 Juni 2026.
Pemerintah Tak Bisa Terus Bergantung Impor
Menurut Bahlil, pemerintah tidak bisa terus bergantung pada impor meskipun produksi minyak nasional atau lifting belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan domestik. Salah satu strategi yang disiapkan adalah memperbesar pemanfaatan energi berbasis nabati sebagai substitusi BBM fosil.
Ia mencontohkan keberhasilan program biodiesel B50 yang dinilai mampu membantu memenuhi kebutuhan solar nasional. Karena itu, pendekatan serupa akan diterapkan pada bensin melalui penggunaan campuran etanol.
Pemerintah, lanjutnya, menargetkan implementasi program E20 atau campuran etanol sebesar 20 persen pada 2028. Kebijakan tersebut diperkirakan dapat memangkas kebutuhan impor bensin hingga sekitar 4 juta KL per tahun.
Bahlil menambahkan, penggunaan etanol sebagai bahan campuran BBM bukan hal baru karena telah diterapkan di sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat dan Brasil. Menurutnya, langkah ini penting agar pengeluaran devisa untuk membeli energi dari luar negeri dapat ditekan.
Tujuan apa? agar kita bisa mengurangi impor kita. Agar devisa kita itu tidak keluar,”
jelasnya.
Jaga Stabilitas Nilai Tukar Rupiah
Selain mengurangi ketergantungan impor, kebijakan tersebut juga diyakini berdampak positif terhadap stabilitas nilai tukar rupiah. Bahlil menyebut Indonesia masih harus mengeluarkan sekitar US$30 miliar setiap tahun untuk mendatangkan BBM dari luar negeri.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah mengkaji berbagai alternatif dalam sistem perdagangan internasional agar tidak sepenuhnya bergantung pada dolar AS. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah memperluas penggunaan mata uang lain dalam transaksi perdagangan guna mengurangi dominasi dolar dalam aktivitas ekonomi global.
Malah saya lagi berpikir ya, kalau bisa belanja di negara lain tidak pakai dolar, mungkin itu salah satu alternatif juga., supaya ada diversifikasi,”
imbuhnya.
