Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dipangkas secara signifikan, sejalan dengan efisiensi yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Purbaya berkelar, keinginannya agar efisiensi anggaran MBG dilakukan hingga Rp0. Namun, hal itu tidak bisa dilakukan karena dinilai program andalan Presiden Prabowo ini bagus.
Kalau saya maunya 0, tapi nggak bisa kan. Itu udah keluar anggarannya dan kalau berhenti juga nggak benar karena programnya, program yang bagus, tinggal implementasinya diperbaiki,”
kata Purbaya dalam media briefing di Kantor Kemenkeu, Jakarta, pada Jumat, 26 Juni 2026.
Efisiensi MBG Usul Langsung BGN
Purbaya mengatakan, rencana efisiensi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam pertemuan Kamis, 25 Juni 2026. BGN telah membawa proposal penghematan lanjutan yang dinilai lebih optimal.
Purbaya menyebut, efisiensi anggaran MBG akan dilakukan signifikan. Namun, ia enggan merinci pos anggaran mana yang akan dilakukan efisiensi.
Cukup signifikan pengurangannya, yang jelas anggaran kita menjadi lebih aman. Itu yang lebih ngerti kepala BGN (anggaran yang dihemat) tanya dia aja dia lebih ngerti daripada saya,”
katanya.
Purbaya tidak membantah rencana anggaran yang akan di efisiensi sebesar Rp40 triliun, seperti yang disampaikan oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari.
Mungkin (pemotongan Rp40 triliun),”
jelasnya.
Tak Akan Kurangi Porsi
Meski dilakukan efisiensi, Purbaya memastikan bahwa pemangkasan anggaran tidak akan mengurangi porsi dari MBG. Dalam hal ini hal yang akan diperbaiki adalah sumber daya manusia (SDM).
Tidak, tetap. Justru dipastikan makanannya tetap bergizi tapi tanya Kepala BGN nanti deh saya bukan ahli gizi. Tapi yang jelas SDM-nya akan diperbaiki kalau nggak salah mereka akan meng-hire lebih banyak ahli gizi di situ,”
terangnya.
Taruh ‘Mata-mata’
Di samping itu, Purbaya juga menempatkan pegawai daerah untuk membantu BGN mengawasi pertanggungjawaban keuangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pengawasan direncanakan berjalan mulai minggu depan.
Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya,”
katanya.
Setelah itu, Purbaya mengatakan bahwa akan melakukan evaluasi rutin selama dua bulan sekali untuk dilaporkan ke Kepala BGN. Rekomendasi yang dilaporkan ini termasuk penutupan SPPG.
Dari kepala BGN bilang kalau jelek laporkan jelek, kalau rekomendasi tutup ya tutup. Jadi pengawasannya akan lebih terstruktur dan yang ngawasin bukan BGN sendiri jadi di tempat saya, kita enggak akan kongkalikong,”
imbuhnya.
