Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mulai bersafari politik keliling Indonesia. Langkah ini dinilai akan menjadi pendorong buruk dalam ekonomi nasional di tengah tekanan nilai tukar dan pasar modal.
Ekonom Senior Indef Didik J Rachbini mengatakan safari politik ini dimulai dari Lampung dan akan terus menyambangi daerah Nusantara. Jokowi dinilai menancapkan layar politik yang berkonsekuensi pada tahun 2029.
“Jokowi masih mempunyai pengaruh cukup kuat di dalam pemerintahan, maka konsekuensinya akan terlihat pula terhadap perkembangan ekonomi pada saat krisis saat ini,”
ujar Didik dalam keterangannya, Minggu, 28 Juni 2026.
Khianat
Jokowi sendiri pernah berjanji selepas menjabat sebagai Kepala Negara akan pulang ke Solo menjadi rakyat biasa dan berkumpul dengan cucu. Namun, janji etis itu tidak pernah terjadi.
“Sejak dulu publik apalagi pesaing politiknya tidak percaya dan kemudian terbukti sekarang melakukan gerakan politik vulgar sebagai tanda koalisi dengan pemerintahan Prabowo akan mulai tutup buku,”
kata Didik.
Didik berpendapat Jokowi sering sekali atau hampir selalu dalam strategi politik tidak pernah menjalankan janjinya. Safari ini diperkirakan meningkatkan persaingan politik, yang tidak ada kepentingan langsung dengan harapan rakyat.
“Langkah safari politik ini diperkuat oleh paling tidak 80 kali blusukan Gibran ke daerah-daerah. Persaingan semakin intensif karena napsu politik dan kepentingan eliet yang otomatis meninggalkan kepentingan rakyat, terutama ekonomi,”
tutur dia.
Pengaruh Negatif
Didik menilai safari politik ini bakal menjadi faktor negatif ke ekonomi nasional. Sebab, Jokowi dengan hasrat kekuasaan yang tinggi dan masih punya akar yang bisa dihidupkan kembali di dalam pemerintahan dan rakyat.
“Gerakan politik yang terlalu dini akan menjadi hama, akan mengganggu dan bisa menggerogoti pemerintahan. Pengaruh politiknya jelas masih ada dan bahkan masih cukup kuat serta terus akan memperkuatnya dengan cantolan pada jabatan anaknya sebagai Wakil Presiden,”
ujar Didik.
Renggang
Hubungan dan persekutuan Jokowi dengan presiden semakin lemah. Sehingga dipastikan secara politik bermasalah dan bahkan retak.
“Ada kemungkinan politik tidak solid dan akan mempengaruhi konstelasi politik dan persaingan elite selama beberapa tahun ke depan. Konsentrasi pemerintah untuk menjalankan program ekonomi dalam rangka memenuhi janji politik akan terganggu,”
kata dia.
Selain itu, krisis dan tekanan terhadap ekonomi nasional akan bertambah berat karena satu orang berpengaruh memainkan napsu politik untuk kepentingan dirinya. Dalam perspektif ekonomi politik, pelemahan hubungan antara presiden dengan mantan-mantan presiden yang masih memiliki pengaruh politik kuat akan menjadi faktor penentu politik selanjutnya, dan pasti berpengaruh terhadap ekonomi.
“Saya pastikan pengaruh tersebut negatif, buruk dan akan menjadi faktor ketidakpaatian politik bagi investasi, dunia usaha, dan lingkungan bisnis,”
kata Didik.
Menurutnya semua pihak, terutama pengusaha, pemilik modal dan yang memiliki kepentingan terhadap Indonesia akan melihat dinamika baru persekutuan sebagai persaingan elite politik. Sehingga dapat meningkatkan resiko dan pada gilirannya akan mempengaruhi institusi, birokrasi, kebijakan dan ekspektasi ekonomi.
“Keberadaan faktor non-ekonomi baru dari safari politik Jokowi, maka beban tekanan terhadap ekonomi nasional akan lebih berat karena hadir persaingan elit yang tidak perlu dan terlalu dini. Jadi Jokowi dengan safari politiknya tidak ada hubungan dengan kesejahteraan dan kepentingan rakyat, bahkan menjadi faktor negatif dan buruk dalam ekonomi nasional,”
tutur Didik.
