Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memonitor sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Purbaya juga menyiapkan ‘mata-mata’ untuk mengawal salah satu program ambisius yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
Purbaya dalam kunjungannya ke Jawa Tengah memonitor berbagai langkah yang dilakukan jajaran Kementerian Keuangan di daerah mulai dari MBG, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), hingga pembangunan Sekolah Rakyat.
Dia menjelaskan untuk program MBG hingga pertengahan 2026 telah menjangkau sekitar 9,16 juta penerima manfaat melalui 4.635 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dengan melibatkan 18.854 pemasok lokal dan menciptakan lebih dari 193 ribu lapangan kerja,”
kata Purbaya dalam keterangannya, Jumat, 3 Juli 2026.
Purbaya menilai, MBG tak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun, juga memberikan dampak ekonomi melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal.
Awasi SPPG
Purbaya menyampaikan dalam mendukung keberhasilan program tersebut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) melakukan monitoring melalui pendampingan yang dilaksanakan Kanwil DJPb dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di sejumlah SPPG Jawa Tengah.
SPPG itu antara lain SPPG Wonosari Gunting Klaten, SPPG Mertoyudan Sukerejo Magelang, dan SPPG Tengaran Bener Semarang.
Ia menyebut pendampingan bertujuan memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan, akuntabel, dan tepat sasaran. Selain itu, mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan
DJPb agar memonitor seluruh program prioritas pemerintah, termasuk melakukan monitoring MBG secara nasional dan terstruktur,”
tuturnya.
Adapun untun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diarahkan untuk memperkuat perekonomian desa. Hingga saat ini telah terbentuk 8.523 koperasi desa dan kelurahan di Jawa Tengah dengan total lebih dari 43 ribu volume transaksi.
Kehadiran koperasi tersebut diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan ekonomi produktif sekaligus menjadi penggerak ekonomi lokal,”
katanya.
Kemudian, untuk Sekolah Rakyat di Jawa Tengah telah berjalan di 16 kabupaten/kota melalui 16 lokasi sekolah dengan 110 rombongan belajar yang melayani sekitar 3.080 siswa.
Pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai lokasi terus diakselerasi guna mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas,”
tuturnya.
Sebelumnya, Purbaya mengatakan akan menempatkan pegawai daerah untuk membantu Badan Gizi Nasional (BGN) mengawasi pertanggungjawaban keuangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pengawasan direncanakan berjalan mulai minggu depan.
Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya,”
katanya.
Setelah itu, Purbaya mengatakan bahwa akan melakukan evaluasi rutin selama dua bulan sekali untuk dilaporkan ke Kepala BGN. Rekomendasi yang dilaporkan ini termasuk penutupan SPPG.
Dari kepala BGN bilang kalau jelek laporkan jelek, kalau rekomendasi tutup ya tutup. Jadi pengawasannya akan lebih terstruktur dan yang ngawasin bukan BGN sendiri jadi di tempat saya. Kita enggak akan kongkalikong,”
imbuhnya.
