Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo saat ini tengah disorot publik karena bocornya surat perjalanan dinas ke Amerika Serikat (AS) dan mutasi ratusan pejabat di kementerian yang dipimpinnya.
Dody mengatakan mutasi pegawai merupakan proses yang lazim dilakukan dalam organisasi. Hal itu mengingat Kementerian PU memiliki sekitar 38 ribu ASN yang tersebar di seluruh Indonesia. Klaim Dody, mutasi itu tak berkaitan dengan polemik bocornya surat dinas ke AS.
Enggak, enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya (dengan bocornya surat perjalanan dinas ke luar negeri),”
kata Dody di Kementerian PU, Jakarta Rabu, 22 Juli 2026.
Era Basuki Hadimuljono
Sebelum dipimpin Dody, Kementerian PU dinahkodai Basuki Hadimuljono selama periode 2014-2024.
Di Kementerian PU, Basuki memiliki pengalaman cukup panjang lebih dari puluhan tahun. Ia pernah menjabat menjadi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) (2005-2007), menjadi Inspektur Jenderal (2007-2013), dan terakhir menjadi Direktur Jenderal Penataan Ruang (2013).
Saat itu, Kementerian PU bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), menjadi salah satu penerima anggaran terbesar di APBN. Sebab, pembangunan infrastruktur jadi program unggulan pemerintahan Jokowi.
Pada periode kedua Basuki, pagu anggaran di Kementerian PUPR pada 2019 sebesar Rp110,73 triliun, tahun 2020 sebesar Rp120,21 triliun. Lalu, pada 2021 sebesar Rp149,81 triliun, 2022 senilai Rp125,9 triliun. Pun, 2023 senilai Rp125,2 triliun, dan 2024 sebesar Rp146,98 triliun.
Dalam penetapan pagu 2024 sebesar Rp146,98 triliun digunakan Kementerian PU untuk menuntaskan program prioritas pembangunan infrastruktur.
Prioritas utama program TA 2024 yaitu penyelesaian Program Strategis Nasional dan kegiatan prioritas melalui multi years contract, pelaksanaan program OPOR (Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi), serta pelaksanaan direktif Presiden diantaranya pembangunan pasar, jalan daerah, air minum, dan sekolah,”
ujar Basuki saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu, 30 Agustus 2023.
Kepemimpinan Dody
Namun, sejalan dengan beralihnya estafet kepemimpinan, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Dody untuk memimpin Kementerian PU. Tentu saja, pergantian ini menyebabkan fokus kinerja kementerian berubah.
Dody berfokus pada lima prioritas pembangunan infrastruktur untuk memperkuat ketahanan pangan, ketersediaan air, dan pemerataan ekonomi. Fokus utamanya mencakup swasembada pangan melalui pembangunan irigasi, konektivitas jalan daerah, penyediaan perumahan, energi, serta pembangunan fasilitas pendidikan.
Berdasarkan data paparan Dody di Komisi V DPR RI, pagu DIPA Kementerian PU pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp110,95 triliun. Namun, pagu efektif per 29 Januari 2026 sebesar Rp112,13 triliun.
Adapun dari total alokasi tersebut, realisasi anggaran hanya sebesar Rp106,78 triliun atau 95,23 persen dari pagu efektif, sedangkan realisasi fisik 95,17 persen.
DIketahui, dari total pagu efektif Rp112,13 triliun di antaranya untuk Sumber Daya Air sebesar Rp38,13 triliun, Bina Marga Rp46,34 triliun, Cipta Karya Rp11,96 triliun, Prasarana Strategis Rp13,94 triliun.
Kemudian, Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal BPIW, BPSDM (SIBB), Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK), Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) sebesar Rp1,76 triliun.
Bila dirinci, di Direktorat Jenderal (DItjen) SDA digunakan untuk 13.000 hektare pembangunan jaringan irigasi, 123.000 hektar rehabilitasi jaringan irigasi, 88,76 kilometer (km) pengendali banjir.
Lalu, 14,41 km pengaman pantai, penyediaan air baku, 1.700 titik sumur irigasi tanah, 9.597 lokasi, serta 9.597 lokasi P3-TGAI.
Kemudian, di Ditjen Bina Marga untuk 113 km pembangunan jalan baru, 720 km peningkatan kapasitas dan preservasi jalan, pembangunan dan duplikasi jembatan 2.539 meter dan 3.289 meter, preservasi jembatan dan jembatan gantung 106.578 meter dan 48 unit.
Pembangunan flyover/underpass 1.309 meter, pembangunan jalan tol 27,88 km. Lalu, reservasi rutin jalan 47.043 km dan preservasi rutin jembatan 459.422 meter.
Ditjen Cipta Karya di antaranya digunakan untuk pembangunan dan peningkatan SPAM 1.250 liter/detik, perluasan SPAM 7.971 SR, dan IBM pamsimas di 302 lokasi.
Selanjutnya, pengelolaan air limbah 23.170 KK, sistem Pengelolaan Persampahan 22.134 KK, IBM Sanimas 841 di lokasi, IBM Sanitasi 107 lokasi. IBM TPS3R 31 lokasi. Pengembangan kawasan 153,75 hektare, IBM PISEW 675 lokasi, PKE terintegrasi 9 lokasi, dan pembangunan gedung 20 unit.
Ditjen Prasarana Strategis di antaranya rehabilitasi dan renovasi perguruan tinggi serta perguruan tinggi keagamaan 14 unit. Selanjutnya, rehabilitasi dan renovasi pasar 10 unit.
Prasarana olahraga 3 unit, 16 unit untuk cagar budaya, prasarana kesehatan, sekolah, hingga prasarana peribadatan.
Sementara, SIBB, DJBK, DJPI digunakan untuk gaji operasional non operasional dan dukungan manajemen serta tugas teknis lainnya. Hal ini meliputi layanan manajemen, perencanaan, pengawasan, penguatan SDM, pembinaan konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur.
Instruksi Prabowo
Pada tahun anggaran 2025, ada instruksi Presiden Prabowo Subianto dan kegiatan strategis di antaranya sesuai Inpres nomor 2 yakni pembangunan jaringan irigasi 653.158 hektare, Inpres nomor 7 revitalisasi sekolah keagamaan 556 unit (selesai) dan 862 unit (ongoing).
Kemudian, Inpres nomor 8, sekolah rakyat rintisan 164 unit selesai dan sekolah rakyat permanen sebanyak 104 unit masih ongoing. Inpres nomor 11 penanganan jalan 1.201,05 km dan penanganan jembatan 234 unit.
Inpres 14 berkaitan dengan pembukaan jalanan dan jembatan dari target 138,5 km. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yakni 22 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan pasca demonstrasi ada penanganan perbaikan di enam provinsi.
