Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengkarifikasi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, terkait Badan Pusat Statistik (BPS) menerima alokasi anggaran Rp7 triliun untuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Sensus Ekonomi.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan bahwa anggaran Rp7 triliun merupakan total alokasi anggaran operasional dan program BPS secara keseluruhan. Artinya, alokasi anggaran itu bukan hanya untuk DTSEN dan Sensus Ekonomi.
Anggaran sebesar hampir Rp7 triliun merupakan total alokasi anggaran operasional dan program Badan Pusat Statistis secara keseluruhan, dan bukan anggaran yang semata-mata dikhususkan untuk DTSEN maupun Sensus Ekonomi,”
kata Denny dalam keterangannya Kamis, 27 Agustus 2026.
Pernyataan Purbaya
Sebelumnya, Purbaya menyinggung besarnya anggaran yang sudah dicairkan Kemenkeu untuk kegiatan survei Badan Pusat Statistik (BPS). Pernyataan ini menanggapi sorotan masyarakat atas penetapan desil yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.
Sedang diperbaiki itu DTSEN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak ke BPS tahun ini ya,”
ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2026.
Purbaya menyatakan, pada tahun ini anggaran yang sudah dicairkan Kemenkeu sebesar Rp7 triliun kepada BPS. Anggaran itu digunakan untuk kegiatan DTSEN dan sensus.
Jadi DTSEN sama sensus itu kalau nggak salah hampir Rp7 triliun, Rp7 triliun lebih sedikit ya dengan macam-macam ya, cukup banyak termasuk BPS,”
jelasnya.
