Pemerintah berencana membuka rekening bank massal, dengan subsidi saldo awal sebesar Rp50.000. Hal ini dilakukan untuk memastikan bantuan sosial (bansos) dan program pemerintah lainnya tepat sasaran.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Dipo Satria Ramli mempertanyakan tujuan utama pemerintah membuka rekening untuk seluruh penduduk. Menurutnya, tidak semua masyarakat membutuhkan bantuan sosial (bansos).
Apakah beneran buat bansos atau bukan? Kita enggak tahu ya soalnya kan dia sebenarnya buat semua penduduk ya, dan belum tentu semua penduduk perlu bansos kan,”
kata Dipo di Jakarta dikutip Jumat, 11 September 2026.
Akses Layanan Pendanaan
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembukaan rekening ini untuk memperkuat inklusi keuangan dan tingkat literasi keuangan.
Namun, Dipo menilai mendorong inklusi keuangan tidak sebatas memastikan masyarakat mempunyai rekening. Menurutnya, yang penting adalah memastikan masyarakat memiliki akses terhadap layanan pendanaan.
Saya masih belum tahu, misalnya objektifnya untuk financial inclusion Itu agak aneh. Karena financial inclusion itu bukan orang nggak punya rekening, tapi memiliki akses ke pendanaan misalnya saya lagi perlu apa saya bisa dapat pinjaman Jadi bukan masalah punya rekening,”
tuturnya.
Dipo juga mempertanyakan, kenapa pemerintah hanya menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) sebagai bank pembukaan rekening massal.
Kalau memang financial inclusion juga aneh kenapa yang dipilih BRI sama BSI. Sedangkan di daerah itu mungkin lebih kan misalnya di pulau-pulau atau daerah terpencil mungkin sebetulnya yang lebih besar BPR, atau koperasi setempat,”
jelasnya.
Kendati demikian, Dipo mengatakan saat ini masih menunggu infomasi detail dari pemerintah terkait wacana pembukaan rekening ini.
Jadi kita sebenarnya masih menunggu detailnya, sekarang kan baru di umumuin. Saya pikir konsep oke lah buka rekening itu hal yang baik apalagi kalau bisa langsung,”
jelasnya.
Sinkronisasi Data
Sebelumnya, Pemerintah tengah menyiapkan mekanisme pembukaan rekening massal untuk seluruh masyarakat Indonesia melalui BRI dan BSI. Nantinya, masyarakat berusia 17 tahun akan otomatis memiliki rekening bank.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembukaan rekening itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Arahan Bapak Presiden agar setiap warga negara mempunyai rekening koran, dan rekening koran itu yang dipersiapkan adalah melalui Himbara baik itu BRI maupun BSI,”
ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa, 8 September 2026.
Airlangga mengatakan, pemerintah akan melakukan sinkronisasi dengan data kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sehingga, saat warga negara sudah berumur 17 tahun dan memperoleh KTP, maka akan otomatis memiliki rekening.
Selanjutnya, Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang didalamnya beranggotakan Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mempersiapkan aspek teknis dari program tersebut.
