Pengelompokan desil masyarakat melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) belakangan menuai sorotan, karena tidak sesuai dengan kondisi ekonomi di lapangan. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia pun menyoroti proses penyusunan data oleh BPS.
Ekonom Core Indonesia Dipo Satria Ramli menilai ketidakselarasan informasi desil dalam DTSEN dengan kondisi sebenarnya akan berdampak serius terhadap efektivitas kebijakan fiskal, miskalibrasi skala prioritas kebijakan ekonomi, dan kaburnya perencanaan pembangunan.
Ketidakselarasan informasi desil di dalam DTSEN dengan realitas di lapangan dapat berdampak serius terhadap efektivitas kebijakan fiskal, miskalibrasi skala prioritas kebijakan ekonomi, dan kaburnya perencanaan pembangunan,”
kata Dipo di Jakarta dikutip Jumat, 11 September 2026.
BPS Tak Verifikasi dan Validasi
Menurutnya, masalah utama DTSEN bukan berada pada penggabungan data. Masalah muncul karena BPS setelah melakukan pengabungan data tidak melalukan proses verifikasi dan validasi.
Iklan
Dipo mengatakan, sampai saat ini belum diketahui metodologi apa yang digunakan oleh BPS dalam menentukan desil. Namun menurutnya, model estimasi DTSEN yang dilakukan BPS menggabungkan tiga dataset yang berbeda yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
Kalau kita melihat masalah utamanya sebenarnya bukan di metodologi penggabungannya data. Masalahnya itu adalah, ketika ini sudah digabungkan seharusnya ada validasi dan verifikasi, dan itu yang tidak dilakukan oleh BPS,”
tuturnya.
Dipo mengatakan, kebutuhan verifikasi dan validasi sebenarnya sudah disampaikan sejak DTSEN dibentuk pada Februari 2025. Saat itu, sejumlah pihak telah memperingatkan adanya potensi ketidakakuratan apabila data tidak diuji kembali di lapangan.
Pas ketika itu digabungkan di Februari 2025 tahun lalu banyak yang mengatakan ini harus validasi dan verifikasi, karena tidak akurat. Nah validasi dan verifikasi itu baru dilakukan di tahun ini, ketika viral itu masalahnya,”
jelasnya.
Ketua BPS, Amalia Adininggar Widyasanti (Foto: Ani Ratnasari)
Rekomendasi CORE
Sementara, Ekonom Core Indonesia lainnya Yusuf Rendy Manilet mengatakan ada sejumlah hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam jangka pendek dan pajang.
Adapun dalam jangka pendek, Yusuf mengatakan bahwa kebijakan desil sebagai rujukan penyaluran bantuan sebaiknya ditunda, sampai pemerintah memastikan data telah diperbaiki dan kualitas klasifikasinya lebih jelas.
Kalau dalam jangka pendek kami kira wajahnya untuk kemudian mencabut bantuan berbasis desil itu perlu ditunda sampai dengan kemudian datanya itu sudah diperbaiki ataupun lebih-lebih clear,”
jelasnya.
Yusuf meminta, agar BPS membuka metodologi penentuan desil kepada publik. Sebab, transparansi metodologi diperlukan agar bisa dilakukan pengujuan ekaligus mengevaluasi dasar penentuan klasifikasi desil tersebut.
BPS sekarang belum mempublikasikan terkait metodologi yang mereka gunakan dalam penentian desil, saya kira dalam konteks tadi mengevaluasi bersama metodologinya saya kira juga perlu dibuka metodologi ke publik supaya bisa diuji secara bersama,”
katanya.
Selain itu, Yusuf meminta agar pemerintah diminta tidak bersikap pasif dengan hanya menunggu laporan masyarakat ketika terjadi kesalahan klasifikasi
Jangan kemudian warga ditunggu untuk melaporkan bahwa mereka ternyata salah dalam klasifikasi desil, mereka juga seharusnya dalam konteks yang ideal mendapatkan langkah proaktif dari pemerintah kalau misalnya perbaikan atau perbaharuan datanya itu sudah diterima oleh pemerintah,”
tuturnya.
Jangan Jadikan Desil Indikator Peneriman Bansos
Sedangkan dalam jangka menengah panjang, Yusuf menilai pemerintah tidak seharusnya menjadikan desil sebagai satu-satunya indikator dalam menentukan penerima bantuan maupun subsidi.
Saya pikir ada semacam verifikasi dua langkah yang kemudian nanti bisa digunakan oleh pemerintah,”
katanya.
Yusuf juga meminta agar masyarakat yang kehilangan hak bantuan akibat kesalahan klasifikasi desil diprioritaskan ketika sudah dilakukan perbaikan dan penyaluran bantuan.
Terakhir kita mendorong agar ada semacam registrasi mandiri. Jadi ini sekali lagi dimana masyarakat nanti mendaftar secara mandiri dan itu kemudian diperbarui dan itu digunakan pemerintah dalam penyeluruhan bantuan di berbagai aspek,”
