Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2024. Terbaru, KPK memeriksa mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Staquf, sebagai saksi dalam proses penghitungan kerugian keuangan negara.
Pemeriksaan terhadap Yaqut dilakukan secara paralel bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang saat ini memegang peran utama dalam menghitung besaran kerugian negara akibat perkara tersebut.
KPK bersama BPK melakukan pemeriksaan terhadap saudara YCQ. Materinya masih fokus pada penghitungan kerugian keuangan negara, sehingga pemeriksaan secara penuh dilakukan oleh rekan-rekan dari BPK,”
ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung KPK, pekan lalu.
Fokus Penghitungan Kerugian Negara
Budi menjelaskan, penghitungan kerugian negara menjadi fokus utama penyidikan saat ini. Selain Yaqut, sejumlah pihak lain juga telah diperiksa, mulai dari mantan Menpora Dito Ariotedjo, bos travel haji Maktour Fuad Hasan, hingga Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, mantan anak buah Yaqut yang telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka.
Pemeriksaan ini merupakan rangkaian utuh untuk memastikan hasil akhir penghitungan kerugian negara dapat diperoleh secara komprehensif,”
kata Budi.
KPK berharap, hasil final kalkulasi kerugian negara dari BPK dapat segera rampung, sehingga proses hukum dapat berlanjut ke tahap berikutnya.
Yaqut Belum Ditahan
Meski telah menjalani pemeriksaan sekitar lima jam, Yaqut belum ditahan oleh KPK. Menurut Budi, hal itu lantaran Yaqut masih diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi, sekaligus karena penyidik masih melengkapi berkas perkara.
Pasal yang digunakan dalam perkara ini adalah Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara. Itu yang sedang kami lengkapi,”
jelasnya.
Awal Mula Polemik Kuota Tambahan Haji
Kasus ini bermula dari pemberian 20 ribu kuota haji tambahan oleh Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia pada era Presiden Joko Widodo. Kuota tersebut dimaksudkan untuk memangkas masa tunggu jemaah haji reguler yang bisa mencapai 40 tahun.
Sesuai Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, kuota tambahan seharusnya dibagi dengan proporsi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.
Namun dalam praktiknya, di bawah kepemimpinan Yaqut, kuota tersebut justru dibagi rata menjadi masing-masing 10 ribu kuota. Kemenag kemudian memberikan kewenangan distribusi kuota haji khusus kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
Distribusi kuota dilakukan melalui asosiasi hingga ke biro travel. Dari situ, muncul dugaan jual-beli kuota yang melibatkan biro travel dan oknum di Kementerian Agama,”
ungkap Budi.
Dugaan Percepatan Ilegal Jemaah Haji
KPK juga mendalami praktik percepatan keberangkatan jemaah haji khusus. Berbeda dengan haji reguler yang memiliki masa tunggu puluhan tahun, kuota tambahan ini diduga dimanfaatkan untuk memberangkatkan jemaah tanpa antrean sesuai aturan.
Kita mengenal istilah T-0, yakni mendaftar dan langsung berangkat di tahun yang sama. Bahkan ada jemaah yang seharusnya masih menunggu, tapi bisa berangkat lebih cepat. Itu juga sedang kami dalami,” tandas Budi.
ungkap Budi.
KPK menegaskan pengusutan kasus ini akan terus berlanjut hingga seluruh pihak yang terlibat dimintai pertanggungjawaban hukum.
