ICW Laporkan Kepala BGN ke KPK, Dugaan Mark Up Sertifikasi Halal Rp49,5 Miliar

Dalam petunjuk teknis juga disebutkan sertifikasi halal merupakan tanggung jawab SPPG sebagai salah satu syarat berdiri. Terlebih, masing-masing SPPG juga menerima insentif Rp6 juta rupiah.

“Seharusnya melakukan kerja-kerja (pengurusan) sertifikasi halal bukan dibebankan kepada BGN, melainkan dibebankan kepada SPPG. karena SPPG sudah menerima insentif,”

kata Wana.

ICW menemukan kejanggalan dalam pengadaan sertifikasi halal oleh BGN. Wana mengatakan BGN sengaja memecah paket pengerjaan demi menghindari tender, seleksi, dan lari dari tanggung jawab. Semestinya pengadaan itu tidak perlu dipecah hingga lima paket, sebab bila digabungkan memungkinkan perolehan harga yang lebih kompetitif.

“Dalam ketentuan pengadaan, ketika anggaran pengadaan atau pengadaan yang dinilai kompleks, misal kuantitasnya banyak, wilayahnya besar, dan juga anggarannya besar, itu penting untuk menyertakan ahli kontrak untuk mempertimbangkan atau memitigasi dugaan pelanggaran atau dugaan kecurangan,”

jelas Wana.

Sementara dalam pelaksanaannya, ICW menemukan PT BKI diduga “meminjam bendera” dari perusahaan lain, sebab PT BKI tidak termasuk dalam lembaga pemeriksa halal (LPH) yang berhak mendampingi sertifikasi halal.

Berdasar kalkulasi Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJH) biaya satu perusahaan kategori usaha menengah yang meliputi sertifikasi halal, pelatihan, hingga sertifikasi penyedia halal, hanya Rp23 juta.