Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Hype

Tito Karnavian Beri Tenggat 1 Pekan soal Satgas MBG, Pemda yang Bandel Bakal Ditegur!

Mendagri Tito beri waktu satu minggu untuk daerah yang belum ada Satgas MBG segara dibentuk. Hal ini dilakukan karena Satgas MBG berfungsi untuk mengkoordinasi pengawasan bersama BGN.

Pekerja menyusun ompreng berisi menu makan bergizi gratis (MBG) di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Sumatera Selatan di Palembang, Sumatera Selatan
Pekerja menyusun ompreng berisi menu makan bergizi gratis (MBG) di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Sumatera Selatan di Palembang, Sumatera Selatan (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberi waktu satu pekan kepada pemerintah daerah yang belum membentuk Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG). Apabila himbauan ini tak dilakukan, Tito akan layangkan surat teguran lewat DPRD setempat.

Jika masih ada daerah yang belum memenuhi ketentuan, saya akan mengumumkan daerah tersebut kepada media dan mengirimkan surat teguran yang ditembuskan kepada DPRD,”

kata Tito dikutip dari akun YouTube Badan Gizi Nasional RI, Kamis, 29 Oktober 2026.

Tito mengatakan pembentukan Satgas ini diperlukan agar pengawasan pelaksanaan program MBG di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota semakin kuat.

Menurutnya, Satgas MBG akan bertugas mengkoordinasikan pengawasan bersama BGN termasuk memeriksa kelayakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia makanan bergizi.

Iklan

Pemeriksaan nanti akan dilakukan sesuai dengan indikator yang telah dibentuk BGN. Dari hasil pemerikasaan itu akan digunakan untuk menentukan apakah dapur tersebut masih layak untuk melanjutkan operasional, perlu melakukan perbaikan, atau dinyatakan tak layak atau ditutup permanen.

Pemerintah daerah juga diminta memastikan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dilakukan sesuai ketentuan. Ia menyampaikan sertifikat harus diterbitkan berdasarkan pemeriksaan kondisi nyata di lapangan, bukan sekadar memenuhi administrasi.

Pemerintah daerah harus hati-hati dan benar-benar melihat kondisi di lapangan. Jangan sampai sertifikat diterbitkan begitu saja tanpa pemeriksaan yang memadai,”

ujar eks Kapolri itu

Ia juga meminta kepala daerah memastikan Satgas memiliki kemampuan untuk mengkoordinasikan berbagai perangkat daerah, termasuk dinas kesehatan, pendidikan, dan pertanian.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Mahasiswa IISIP Jakarta yang percaya bahwa setiap data punya cerita dan setiap kebijakan punya dampak. Sedang mendalami dinamika sosial

  • Asisten Redaktur

    Hardani Triyoga adalah jurnalis di OWRITE yang berfokus pada peliputan isu nasional, politik, peristiwa, dan dinamika perkotaan.