Pantas menjelaskan, pembangunan jaringan utilitas nantinya bisa dilakukan lewat beberapa skema, mulai dari pengerjaan langsung oleh Pemprov DKI, penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga kerja sama pemerintah dengan badan usaha.
Ia juga meminta proses pengelolaan jaringan utilitas dilakukan secara terbuka, termasuk pembagian wilayah pengerjaan di Jakarta.
Pemerintah DKI Jakarta harus secara transparan membuka ruang siapa yang akan mengelola kawasan timur, pusat, dan lainnya. Semua itu harus selaras dengan Rencana Induk Jaringan Utilitas,”
ujarnya.
Pantas optimistis Perda Jaringan Utilitas dapat membuat wajah Jakarta lebih tertata dan rapi dengan berkurangnya kabel udara yang selama ini terlihat semrawut di sejumlah kawasan.
Namun, ia menilai keberhasilan aturan tersebut sangat bergantung pada konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankannya.
Saya optimistis kalau Pemda konsisten dan proaktif melaksanakan amanat-amanat dari Perda tersebut,”
ucapnya.
Selain itu, Pantas menyoroti banyaknya pelaku usaha yang kini mulai memindahkan kabel udara ke bawah tanah.
Menurut dia, hal itu terjadi karena saat ini belum ada kewajiban pembayaran kontribusi maupun retribusi.
Sekarang pengusaha berlomba-lomba menurunkan kabel ke bawah tanah karena belum ada kewajiban apa-apa. Kalau Perdanya sudah dilaksanakan, mereka punya kewajiban membayar kontribusi,”
katanya.
Meski begitu, ia mengakui pembangunan jaringan utilitas bawah tanah masih menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, Perda Jaringan Utilitas disusun dengan tiga bentuk pengelolaan.
Pertama, jaringan utilitas terpadu yang menampung seluruh utilitas dalam satu sistem. Kedua, sistem manhole yang saat ini baru dimanfaatkan untuk jaringan telekomunikasi.
Ketiga, penggunaan tiang bersama di kawasan tertentu dengan perawatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
