Aliansi BEM Persatuan Indonesia yang terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa lintas perguruan tinggi se-Jabodetabek menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Presiden Prabowo Subianto.
Dalam tuntutannya, Aliansi BEM Persatuan Indonesia menuntut pemerintah mengkaji kembali sejumlah program, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Salah satu perwakilan massa aksi yang juga Presiden Mahasiswa Universitas Jayabaya Maulana Said menyatakan, BEM Persatuan Indonesia hadir sebagai representasi mahasiswa yang meyakini bahwa demokrasi harus dibangun melalui dialog, dirawat dengan argumentasi, dan diperjuangkan melalui intelektualitas, bukan dengan tindakan anarkis.
Ia menilai, pola anarkisme dan provokasi yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan kegelisahan masyarakat justru mencederai nilai-nilai demokrasi yang selama ini diperjuangkan oleh kalangan akademisi.
Meski demikian, BEM Persatuan Indonesia mengakui bahwa berbagai persoalan yang muncul dalam sejumlah program pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis, merupakan hal yang patut dikritisi dan disuarakan secara terbuka. Atas dasar itu, BEM Persatuan Indonesia menyampaikan empat poin pernyataan sikap.
Pertama, mendesak Pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi secara komprehensif, terukur, dan menyeluruh terhadap kinerja lembaga-lembaga negara, terutama yang bertanggung jawab menjalankan program strategis nasional. Mereka juga meminta pemerintah mengkaji kembali sejumlah program, seperti MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, agar pelaksanaan serta penggunaan anggarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).
Kedua, mengecam keras segala bentuk persekusi terhadap ruang-ruang diskusi yang dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Menurutnya, kampus merupakan ruang akademik yang harus menjadi tempat adu gagasan dan argumentasi, bukan arena intimidasi maupun kekerasan.
Kampus adalah tempat argumen mengalahkan amarah, nalar menundukkan emosi, dan perbedaan pandangan diselesaikan melalui dialog, bukan kekerasan,”
ujar Maulana, di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat, 19 Juni 2026.
Ketiga, BEM Persatuan Indonesia menagih komitmen Wakil Menteri Pertanian Sudaryono serta para pejabat publik lainnya untuk aktif hadir dalam forum-forum diskusi bersama mahasiswa dan akademisi. Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk menjadikan dialog sebagai fondasi demokrasi yang sehat.
Menurut mereka, rakyat dan pemerintah tidak boleh memiliki jarak yang terlalu jauh. Keduanya harus mampu duduk bersama dalam satu meja untuk membahas berbagai persoalan bangsa demi kepentingan masyarakat luas.
Keempat, mahasiswa meminta pemerintah menjamin stabilitas harga BBM bersubsidi dan memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran. Selain itu, pemerintah juga didorong mengambil langkah-langkah strategis guna menjaga daya beli masyarakat, memulihkan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global.
Melalui pernyataan sikap tersebut, BEM Persatuan Indonesia menegaskan bahwa kritik mahasiswa harus tetap disampaikan secara konstruktif, berbasis data, dan mengedepankan dialog sebagai instrumen utama dalam mengawal jalannya pemerintahan dan demokrasi.
