Setelah sempat kecewa karena tak kunjung ditemui, perwakilan mahasiswa akhirnya diterima DPR RI. Pihak DPR yang menerima antara lain dua Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa.
Pertemuan antara perwakilan mahasiswa dengan wakil rakyat itu berlangsung di dalam kompleks parlemen. Adapun massa mahasiswa lainnya tetap bertahan di depan Gedung DPR menunggu hasil dialog.
Pun, hingga pukul 19.30 WIB, massa aksi masih memadati area depan DPR. Mereka memilih tidak membubarkan diri sebelum mendapatkan kepastian terkait sikap DPR terhadap tuntutan yang telah disampaikan.
Dari atas mobil komando, seorang orator dari Universitas Esa Unggul menyampaikan bahwa mahasiswa tak datang hanya untuk menyerahkan tuntutan.
Mahasiswa meminta DPR tidak hanya menerima. Tetapi, menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan mahasiswa,”
kata mahasiswa dalam orasinya, Jumat, 19 Juni 2026.
Ia mengingatkan bahwa pertemuan antara mahasiswa dan DPR bukanlah kemenangan yang bisa dirayakan. Sebaliknya, hal itu baru jadi langkah awal dalam perjuangan yang lebih panjang.
Ini bukan kemenangan bagi kita tapi permulaan buat kita. Kalau mereka belum menjawab tuntutan masyarakat maka kita belum menang,”
kata mahasiwa disambut sorak massa aksi.
Mahasiswa menilai keberhasilan perjuangan tak diukur dari diterimanya perwakilan mereka di ruang rapat DPR. Tapi, melainkan dari sejauh mana tuntutan yang disampaikan benar-benar bisa diwujudkan dalam kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Harus diterima secara substansi agar masyarakat menang dan sejahtera,”
jelasnya.
Maka itu, mahasiswa berkomitmen untuk terus mengawasi setiap kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hal itu termasuk program-program yang selama ini jadi sorotan publik.
Kita harus tetap mengawal dan mengevaluasi seluruh kebijakan pemerintah Prabowo-Gibran,”
ujarnya.
Dalam orasinya, ia juga mengingatkan bahwa kedaulatan sejatinya berada di tangan rakyat, bukan di tangan penguasa maupun elite politik.
Negara ini milik rakyat, bukan milik pemerintah,”
teriaknya
Orator tersebut kemudian melontarkan kritik keras terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai bermasalah. Ia bahkan mengaitkan kondisi politik saat ini dengan proses politik yang terjadi sejak Pilpres lalu.
Banyak kebijakan yang bobrok, kekacauan ini dimulai dari awal di mana Gibran dicalonkan dengan pelanggaran hukum. Jadinya banyak kebijakan yang juga rusak,”
ujar orator.
