Wacana kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) menjadi 7 persen terus memantik diskursus publik.
Kebijakan ini dinilai sebagai pedang bermata dua; satu sisi bertujuan menciptakan pemerintahan dan parlemen yang kuat, namun sisi lain berpotensi membuang jutaan suara rakyat dan memberangus banyak partai politik.
Pengamat Politik dari Citra Institute, Efriza, menilai wacana ini berangkat dari asumsi dasar untuk menguatkan sekaligus menyederhanakan jumlah partai politik di parlemen.
Rencananya itu adalah menguatkan partai politik, menyederhanakan partai politik. Ada keinginan supaya parlemen itu keputusannya tidak ribet. Keputusan parlemen itu bisa diambil langsung dengan cara mudah. ini adalah asumsi awal bagaimana parliamentary threshold itu dibangun,”
kata Efriza, kepada owrite, Senin, 9 Maret 2026.
Ketiadaan ambang batas atau ambang batas yang terlalu kecil justru dinilai berbahaya bagi efektivitas pemerintahan.
Partai-partai kecil yang lolos ke Senayan seringkali kalah suara dalam voting dan proses pengambilan keputusan, sehingga dinilai tidak efektif memperjuangkan aspirasi rakyat.
Selain itu, eksekutif pun dipusingkan dengan keharusan membagi kursi jabatan kepada partai-partai dengan kekuatan politik minim.
Jika wacana PT 7 persen benar-benar direalisasikan secara nasional, Efriza memprediksi lanskap politik Senayan akan berubah drastis. Jumlah fraksi menyusut tajam, meninggalkan sistem multipartai ekstrem menuju multipartai moderat.
Semakin mengecil jumlah partai politiknya. Bisa jadi tinggal tersisa tiga atau empat partai politik yang bisa lolos di parlemen. Artinya partai-partai di bawah dari tiga besar itu semakin kesusahan,”
ucap dia.
Berdasarkan analisis rekam jejak dan basis identitas kepartaian, Efriza memetakan partai-partai yang berpotensi aman dan yang terancam terdepak dari Senayan:
- Partai yang diprediksi lolos: PDI Perjuangan (karena identitas wong cilik yang kuat), Golkar (memiliki akar nasionalis yang lama), Gerindra (sedang berada di tampuk pemerintahan dengan elektabilitas tinggi), dan PKB (memiliki basis massa NU yang besar).
- Partai yang terancam terdepak: PAN diprediksi kesulitan karena tidak bisa meraup suara Muhammadiyah secara utuh. Demokrat dan Nasdem juga rawan terdepak karena dinilai memiliki identitas kepartaian yang kurang kuat.
- Partai yang dipastikan gagal: Partai-partai baru dan partai non-parlemen seperti Prima, Gelora, Partai Buruh, PKN, Perindo, hingga PSI dipastikan akan sangat sulit menembus angka 7 persen. “Jangankan Prima, PSI pun kemungkinannya kalau 7 persen tidak akan lolos,” tegas Efriza.
Diskursus kenaikan ambang batas parlemen awalnya digaungkan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.https://sinpo.id/detail/115243/surya-paloh-nasdem-konsisten-usul-ambang-batas-parlemen-7-persen Usulan ini diklaim bertujuan untuk menyederhanakan sistem multipartai di Indonesia menjadi selected party. Dia juga menyinggung banyaknya parpol dan manfaatnya bagi demokrasi.
Publik terlalu gembira dengan banyaknya partai politik untuk dan atas nama kepentingan demokrasi. Di sisi lain, untuk apa demokrasi kalau tidak membawa azas manfaat dan konsistensi menuju arah cita-cita kemerdekaan yang dimiliki? Kemampuan, efektivitas, daya nalar, intelektualitas, dan moralitas itu harus bergerak lebih mendekati tujuan bersama,”
ucap dia.
