Pegiat media sosial, Ramond Dony Adam alias DJ Donny, mengkritik kebijakan pemerintah yang tetap menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan 2026. Ia menilai, kebijakan tersebut kurang tepat dan berpotensi memboroskan anggaran negara.
Satu kata buat MBG selama Ramadan tetap ada: ngawur sebenarnya,”
ujar DJ Donny kepada Owrite, baru-baru ini.
Sebagaimana diketahui, program MBG yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) tetap berlangsung selama bulan Ramadan dengan sejumlah penyesuaian.
Menu yang biasanya berupa makanan siap santap diubah menjadi paket makanan kering atau siap saji yang dinilai aman, bergizi, dan tahan lama.
Paket makanan tersebut didistribusikan kepada penerima manfaat saat jam pulang sekolah dan ditujukan untuk dikonsumsi saat berbuka puasa. Program ini menyasar para siswa, ibu hamil, serta balita sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting.
Meski demikian, Donny mengaku tidak sepakat jika program tersebut tetap dijalankan penuh selama Ramadan.
Menurutnya, pemerintah justru berpotensi menghemat anggaran dalam jumlah sangat besar apabila program tersebut dihentikan sementara selama masa puasa.
Ia menilai, penghematan anggaran dari penghentian sementara MBG dapat mencapai triliunan rupiah.
Tidak semua juga pada saat hari libur pun MBG tetap ada. Misalnya anggaran satu triliun, satu koma sekian triliun per hari. Kalau dihemat 15 hari, sudah Rp15 triliun. Bisa bangun berapa sekolah, bisa bangun berapa rumah sakit,”
ujarnya.
Meski demikian, Donny menegaskan dirinya tidak sepenuhnya menolak keberadaan program MBG. Ia hanya meminta agar pelaksanaannya dilakukan secara lebih selektif dan diawasi secara ketat agar tidak menjadi program yang berjalan asal-asalan.
Kalau program ini mau terus berlanjut ya silakan saja, tapi dengan pengawasan yang ketat. Jangan asal-asalan,”
tambahnya.
Lebih jauh, Donny menyarankan agar program MBG difokuskan pada wilayah yang benar-benar membutuhkan, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Menurutnya, wilayah tersebut memiliki keterbatasan akses terhadap berbagai layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, hingga pemenuhan gizi.
Ia menilai, kondisi tersebut berbeda dengan di kota-kota besar, di mana sebagian besar orang tua masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak mereka.
Tapi di daerah-daerah 3T, orang tua kadang bingung mau kasih makan anaknya apa,”
tandasnya.
