Dengan menggunakan situs ini, kamu menyetujui Kebijakan Privasi and Ketentuan Penggunaan OWRITE.
Accept
Selasa, 31 Mar 2026
Linkbio
OWRITE Logo 2x OWRITE Dark Background Logo 2x
  • Politik
  • Olahraga
  • Hukum
  • Ekbis
  • WARGA SPILLNew
  • Lainnya
    • Hype
    • Internasional
    • Megapolitan
    • Daerah
Sign In
  •   ❍
  • Indeks Berita
  • Akun saya
  • Kirim Tulisan
  • KPK
  • Headline
  • Korupsi
  • Purbaya
  • Spill
  • DPR
  • BMKG
  • Banjir
  • sumatera
  • iran
OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan DuniaOWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia
Font ResizerAa
  • Indeks Berita
  • Baca ulang
  • Koleksi
  • Eksplor
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Hype
  • Ekonomi Bisnis
  • Megapolitan
  • Olahraga
  • Daerah
Search
  • Warga SpillNew
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi Bisnis
  • Hype
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Olahraga
  • Kelola Tulisan
  • Kirim Tulisan
  • Akun Saya
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Redaksi
  • Beriklan
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media
  • Kebijakan Privasi
© 2025 PT. OWRITE Media Digital.
Home / Kontroversi Kasus Video Kreatif, DPR Minta Keadilan Substantif
Nasional

Kontroversi Kasus Video Kreatif, DPR Minta Keadilan Substantif

hadi-febriansyah-owriteIvan OWRITE
Last updated: Maret 30, 2026 4:42 pm
Hadi Febriansyah
Ivan
Share
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman (Foto: Dok. Parlemen)
SHARE

Komisi III DPR RI meminta aparat penegak hukum untuk lebih mengedepankan keadilan substantif dalam menangani perkara yang melibatkan Amsal Christy Sitepu yang saat ini sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Medan.

Daftar isi Konten
  • Pemberantasan Korupsi Harus Seimbang
  • Harapan Akan Keadilan

Komisi yang membidangi urusan hukum tersebut menilai bahwa pendekatan dalam kasus ini harus memperhatikan fakta-fakta persidangan, serta karakteristik pekerjaan di sektor industri kreatif yang memiliki dinamika berbeda dibanding sektor lainnya.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pekerjaan berbasis kreativitas seperti produksi video tidak bisa disamakan dengan sektor yang memiliki standar harga tetap.

Menurutnya, penilaian terhadap potensi kerugian negara dalam kasus seperti ini harus dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan hukum.

Komisi III mengingatkan agar dalam kasus saudara Amsal Christy Sitepu, para penegak hukum perlu mendepankan penegakan keadilan substantif daripada sekadar kepastian hukum formalistik,”

tegas Habiburokhman dalam Rapat Terbatas Komisi III DPR RI bersama para Kapoksi di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin 30 Maret 2026.

Pemberantasan Korupsi Harus Seimbang

Komisi III DPR RI tetap menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Namun, mereka mengingatkan bahwa pendekatan hukum tidak semata-mata berfokus pada pemidanaan.

Lebih dari itu, pengembalian kerugian keuangan negara juga harus menjadi prioritas utama dalam proses penegakan hukum.

Habiburokhman juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan dampak jangka panjang dari proses hukum terhadap iklim industri kreatif di Indonesia.

Ia mengingatkan agar putusan yang dihasilkan tidak menjadi preseden negatif yang justru menghambat perkembangan sektor tersebut.

Komisi III meminta agar penegak hukum mempertimbangkan keputusan pengadilan tidak menjadi preseden yang kontraproduktif terhadap iklim industri kreatif di Indonesia,”

ujar dia.

Harapan Akan Keadilan

Menanggapi perhatian dari DPR, Amsal Christy Sitepu menyampaikan rasa terima kasih dan harapannya agar proses hukum yang dijalani dapat berlangsung secara adil, objektif, dan proporsional.

Saya berterima kasih atas perhatian Komisi III. Hari ini saya datang mencari keadilan karena saya hanya menjual pekerjaan saya,”

ujar Amsal.

Amsal juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak kasus ini bagi para pelaku industri kreatif, khususnya generasi muda.

Ia menilai bahwa potensi kriminalisasi terhadap pekerjaan kreatif bisa menimbulkan rasa takut dan menghambat perkembangan talenta di bidang tersebut.

Saya takutkan jika hal ini terjadi, anak-anak muda yang bekerja kreatif di Indonesia jadi takut untuk mengembangkan diri di dunia kreatif,”

pungkasnya.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa penegakan hukum perlu berjalan seimbang antara kepastian hukum dan rasa keadilan, terutama dalam sektor yang terus berkembang seperti industri kreatif.

Tag:habiburokhmankeadilanKomisi III DPRKontroversiMenangani PerkaraPenegak HukumVideo Kreatif
Share This Article
Email Salin Tautan Print
hadi-febriansyah-owrite
ByHadi Febriansyah
Reporter
Follow:
Jurnalis OWRITE yang meliput pemberitaan seputar dunia Olahraga mulai dari Sepak Bola, hingga Bulu Tangkis.
Ivan OWRITE
ByIvan
Redaktur
Follow:
Editor senior di OWRITE Media, meliput pemberitaan Politik dan Peristiwa.
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Anda harus masuk untuk berkomentar.

BERITA TERKINI

Indeks berita
Videografer Amsal Christy Sitepu
Hukum

Kasus Amsal Sitepu: Penegakan Hukum Jangan Jadikan Industri Kreatif Sasaran Tembak Tunggal

Kasus Amsal Sitepu, seorang videografer yang dijerat dengan dugaan korupsi dalam pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatra Utara, menuai polemik. Direktur Eksekutif The Indonesian Institute Adinda Tenriangke Muchtar…

By
Adi Briantika
Ivan
5 Min Read
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas (kedua kiri) bersama GM ASDP Ketapang Arief Eko Kurnianjah (kiri) meninjau tangki BBM di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur.
Ekonomi Bisnis

BPH Migas Enggan Jawab Kebenaran Dokumen Harga BBM Naik yang Bocor di Sosmed

Kepala BPH Migas Kementerian ESDM, Wahyudi Anas memberikan klarifikasi terkait beredarnya dokumen Surat Keputusan (SK) BPH Migas yang mengatur penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Dokumen yang tersebar luas tersebut…

By
Iren Natania
Dusep
2 Min Read
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu memberikan keterangan dalam konferensi pers penetapan tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan korupsi kuota haji dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta
Hukum

Dalami Kasus Kuota Haji, KPK Buka Peluang Jerat Mertua Dito Ariotedjo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tersangka korupsi kuota haji Kementerian Agama (Kemenag) 2023-2024 berpotensi bertambah. Bahkan KPK mengisyaratkan bakal menjerat Mertua Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, yang…

By
Rahmat
Ivan
4 Min Read

BERITA LAINNYA

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta
Nasional

Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR Desak PBB Lakukan Investigasi!

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah…

hadi-febriansyah-owriteIvan OWRITE
By
Hadi Febriansyah
Ivan
3 jam lalu
Petugas Pertamina melayani pemudik yang mengisi bahan bakar kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) modular, KM 37 rest area tol Banda Aceh-Sigli, Aceh Besar, Aceh
Nasional

Isu Kenaikan BBM 1 April Dibantah, Ini Penjelasan DPR

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan bahwa tidak akan ada…

hadi-febriansyah-owriteIvan OWRITE
By
Hadi Febriansyah
Ivan
3 jam lalu
Hakim Konstitusi Arsul Sani (kiri) bersama Anwar Usman (kanan) memimpin sidang pembacaan putusan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Konstitusi, Jakarta
Nasional

Jelang Anwar Usman Pensiun, Syarat ‘Negarawan’ Hakim MK Baru Dinilai Semu

Dinamika di tubuh Mahkamah Konstitusi (MK) termasuk wacana pergantian Hakim Konstitusi Anwar…

owrite-adi-briantikadusep-malik
By
Adi Briantika
Dusep
3 jam lalu
TAUD beraudiensi dengan jajaran Komnas HAM dalam penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andrie Yunus, 31 Maret 2026, di kantor Komnas HAM.
Nasional

Datangi Komnas HAM, TAUD Tolak Pelimpahan Berkas Kasus Andrie Yunus ke Puspom TNI

Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) beraudiensi dengan jajaran Komnas HAM dalam penanganan…

owrite-adi-briantikaAmin Suciady
By
Adi Briantika
Amin Suciady
3 jam lalu
OWRITE Logo 2x OWRITE Dark Background Logo 2x

Your Reading Dose, Right Here:
Tetap terhubung dengan berita terkini dan informasi terkini secara langsung. Dari politik dan teknologi hingga hiburan dan lainnya, kami menyediakan liputan langsung yang dapat Anda andalkan, menjadikan kami sumber berita tepercaya.

Info lainnya

  • Redaksi
  • Beriklan
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media
  • Kebijakan Privasi
FacebookLike
InstagramFollow
YoutubeSubscribe
TiktokFollow
© PT. OWRITE Media Digital. All Rights Reserved.
OWRITE Logo OWRITE Dark Background Logo 2x
Everything's gonna be owrite!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?

Not a member? Sign Up