Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus menuai sorotan dari banyak pihak, salah satunya Aliansi Ibu Indonesia.
Implementasi MBG dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan, mulai dari penerima manfaat hingga penyalurannya di lapangan.
Perwakilan Aliansai Ibu Indonesia, Annette Mau mengatakan, bahwa MBG seharusnya difokuskan pada kelompok yang paling membutuhkan, terutama di wilayah tertinggal.
Menurut aku harusnya (penerima manfaat MBG) di daerah 3T. Kalau di daerah 3T sudah pasti pasokan makanan bergizi kurang, tingkat ekonomi rendah, edukasi juga untuk awareness walaupun gizinya juga rendah,”
ujar Annette kepada owrite, Selasa, 31 Maret 2026.
Selain itu, sambungnya, pemerintah juga harus memperhatikan kantung-kantung kemiskinan kaum urban.
Misalnya di beberapa wilayah lain yang masyarakatnya makanan bergizinya kurang, serta tingkat kemiskinannya tinggi. Misalnya masyarakat di area Bantar Gebang.
Ditegaskan Annette, sejauh ini ia melihat penerima manfaat MBG masih banyak yang tidak tepat sasaran. Pasalnya, penerimanya masih banyak pada masyarakat yang mampu.
Di daerah aku yang maaf ya, daerah aku juga bukannya real estate Menteng, tapi nggak perlu kayaknya MBG. Ngapain kasih ke MBG ke mereka, sanggup ngasih uang sekolah anak Rp800 ribu sampai Rp1 juta per bulan,”
jelasnya.
Annette juga menyinggung adanya tekanan terhadap sekolah dalam menerima program tersebut. Ia mempertanyakan mekanisme distribusi yang dinilai cenderung memaksa.
Sekolah-sekolah kan juga diintimidasi. Karena sistemnya kan begini, orang punya duit, invest ke BGN, buka dapur. Mereka kan harus cari sekolah yang bisa menerima manfaat. Sekian ribu,”
ungkapnya.
Ia menyebut adanya target tertentu dalam distribusi makanan, yang mendorong pihak penyedia aktif menawarkan program ke sekolah-sekolah. Karena ini merupakan program pemerintah, yang seharusnya tidak mengejar target.
Mungkin bisa cari datanya 2.500 sampai 3.000 rantang per hari. Jadi mereka harus masuk ke sekolah-sekolah, nawarin MBG. Isn’t that business,”
tandasnya.
