Efriza, peneliti dari Citra Institute, berpendapat klaim Presiden Prabowo soal mikromanajer dalam memimpin, tidak efektif. Sebab presiden memberikan wewenang delegasi tinggi kepada menteri-menteri, namun tidak dibarengi dengan pengawasan ketat.
Secara teori, gaya mikromanajemen merupakan pendekatan kepemimpinan manajer mengawasi dan mengontrol setiap detail pekerjaan bawahan secara berlebihan.
Ini ditandai dengan kurangnya delegasi, keterlibatan intensif dalam keputusan kecil, dan pemantauan konstan, yang sering kali menghambat kreativitas, menurunkan moral, serta merusak kepercayaan.
Delegasi wewenang sangat tinggi dari Presiden Prabowo. Kenapa tinggi? Faktanya, supaya menghindari presiden yang disalahkan,”
kata Efriza kepada owrite, Jumat, 3 April 2026.
Efriza mencontohkan polemik ketika Kementerian ESDM di bawah Bahlil berencana membatasi pembelian LPG 3 kilogram hanya di pangkalan resmi mulai 1 Februari 2025, yang kemudian dibatalkan oleh Prabowo setelah berjalan kurang dari 20 jam.
Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI, bahkan saat itu menegaskan kebijakan pelarangan total di pengecer tersebut bukanlah perintah atau kebijakan Presiden Prabowo, melainkan langkah Kementerian ESDM.
Ini mengartikan delegasi wewenang terlalu tinggi, tapi kurang pengawasan. Sisi lain, itu bisa jadi menyebabkan presiden dianggap tidak bisa mengoordinasikan visi dan misinya,”
ujar Efriza.
Klaim mikromanajer ini juga dinilai tak sejalan dengan respons pemerintah terkait isu-isu publik. Alih-alih mengontrol kebijakan menteri secara detail, presiden dianggap terlalu cepat memercayai laporan anak buahnya.
Misalnya soal program Makan Bergizi Gratis (MBG), presiden mendapatkan laporan pembagian ikan atau daging yang baik, padahal kenyataannya ada lele mentah yang disalurkan kepada penerima program.
Lantas ada kekurangan dari Prabowo, menurut Efriza, yakni pengawasan, evaluasi, kontrol ketat, dan implementasi sekaligus evaluasi visi-misinya. Tak hanya itu, bila sekadar menanyakan detail kebijakan tanpa ada solusi–misalnya bertanya harga telur–maka mikromanajemen Prabowo tak efektif.
Kalau sekadar menanyakan, itu bukan mikromanajer. Tapi bisa masuk (kategori) kegenitan pemimpin. Pemimpin yang benar melakukan mikromanajemen efektif yaitu aspirasi selaras dengan kebijakan dan keputusan pemerintah,”
terang Efriza.
Pada akhirnya, Efriza meragukan efektivitas gaya kepemimpinan Prabowo tersebut lantaran masyarakat belum merasakan dampak optimal dari kebijakannya.
Pada forum bisnis Indonesia-Jepang di Tokyo, 30 Maret 2026, Prabowo mengklaim dirinya sebagai mikromanajer. Umpama, menghubungi pejabat pada dini hari guna mengetahui harga telur harian. Gaya kepemimpinannya itu pun ia sesali, sebab sejumlah bawahannya mengalami kelelahan sehingga perlu mendapatkan penanganan medis.
