(Part I) Harga BBM Stabil Bukan untuk Rakyat, Tapi Pencitraan Politik Agar Tak Ambruk

Keputusan pemerintah menahan lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan fiskal, gejolak harga energi global, memantik tafsir yang lebih luas dari sekadar kebijakan ekonomi.

Di ruang publik, terutama media sosial, beredar narasi bahwa harga BBM yang terkesan stabil di Indonesia hanya terjadi pada era Presiden Prabowo Subianto. Narasi tersebut seolah menjadi penanda keberhasilan kepemimpinannya menjaga daya beli rakyat. 

Narasi yang bergulir seperti bola liar itu juga berkembang cepat, membentuk persepsi bahwa pemerintah saat ini mampu menahan beban hidup masyarakat tanpa konsekuensi berarti bagi anggaran negara.

Setidaknya, pemerintah dapat menjaga psikologis masyarakat, dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang mulai kelimpungan dengan harga BBM yang melonjak dan stok yang minim.

Meski demikian, di balik kebijakan yang tampak populis itu, sejumlah pengamat melihat adanya dimensi politik yang tidak bisa diabaikan.

Penahanan harga BBM dinilai bukan semata soal menjaga inflasi atau stabilitas sosial, melainkan bagian dari strategi membangun citra kepemimpinan yang berpihak pada rakyat. 

Kebijakan energi, dalam konteks ini menjadi instrumen komunikasi politik yang efektif,  sederhana dipahami publik, langsung dirasakan dampaknya, dan mudah dikapitalisasi dalam narasi keberhasilan pemerintahan.

Pertanyaannya kemudian, apakah stabilitas harga BBM ini murni kebijakan ekonomi rasional, atau justru investasi politik jangka pendek yang dibayar mahal oleh fiskal negara di masa mendatang.

Jika kita bandingkan dengan negara seperti Filipina, Malaysia, India, Thailand, terlebih Singapura, Indonesia satu-satunya negara yang memilih untuk tidak menaikan harga BBM.

Sekilas kebijakan ini berpihak pada rakyat, namun tidak sedikit pertanyaan yang muncul di kalangan pakar dan pengamat mengenai seberapa lama negara dapat menanggung beban subsidi? Apalagi, harga minyak dunia terus melonjak akibat perang Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Meski ada kesepakatan gencatan senjata, dunia tetap tidak tahu langkah politik Presiden Donald Trump, yang mungkin bisa saja sewaktu-waktu mampu melonjakan harga minyak lagi ke posisi tertingginya. 

Menaikkan Harga BBM dan Risiko Politis

Menurut Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS), bahwa pihaknya melihat adanya kecenderungan pemerintah dalam menahan harga BBM bukan karena pertimbangan ekonomi rasional, tetapi juga sebagai instrumen menjaga stabilitas politik di tengah situasi yang sensitif. 

Apalagi dalam beberapa waktu terakhir, ruang publik diwarnai oleh meningkatnya kritik terhadap arah kebijakan prioritas pemerintah seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KPDM), termasuk sorotan terhadap isu kebebasan sipil pasca kasus penyiraman aktivis KontraS. 

Kebijakan menaikan harga BBM menjadi sangat berisiko secara politis karena akan bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat luas dan memiliki dampak psikologis maupun reaksi sosial yang cepat,”

kata Peneliti IDEAS Muhammad Anwar saat dihubungi Owrite, Kamis 9 April 2026.

Pemerintah, menurut Anwar, sepertinya menyadari bahwa kenaikan harga BBM hampir selalu menjadi pemicu mobilisasi sosial yang luas, karena efeknya langsung terasa pada harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, dan tekanan terhadap pendapatan rumah tangga. 

Dalam situasi di mana kepercayaan publik sedang diuji oleh berbagai isu sensitif, menjaga stabilitas harga energi menjadi semacam ‘buffer politik’ untuk menghindari eskalasi keresahan yang lebih besar. Dengan kata lain, kebijakan ini berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan stabilitas sosial sekaligus merawat legitimasi kekuasaan,”

ujar Anwar.

Meski demikian, pilihan kebijakan menahan kenaikan harga BBM ini mengandung konsekuensi yang tidak sederhana. Tekanan fiskal yang dihadapi negara saat ini tidak ringan, terutama di tengah tren harga minyak global yang cenderung tinggi dan volatil.

Ketika harga BBM domestik ditahan, selisih antara harga pasar dan harga jual harus ditutup melalui subsidi dan kompensasi. 

Beban ini secara langsung menggerus ruang fiskal APBN, yang seharusnya juga dialokasikan untuk kebutuhan strategis lain seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur yang lebih produktif. Dalam jangka pendek, kebijakan ini memang menjaga daya beli, tetapi dalam jangka menengah dapat menciptakan tekanan anggaran yang membatasi kapasitas negara,”

beber Anwar.

Stabilitas Semu

Lebih jauh, ketergantungan pada kebijakan penahanan harga juga berisiko menciptakan apa yang bisa disebut sebagai “stabilitas semu”. Selama tekanan global masih berlangsung, kemampuan negara untuk terus menahan harga memiliki batas. 

Jika ruang fiskal semakin tertekan, maka opsi penyesuaian harga di masa depan menjadi sulit dihindari, dan potensi guncangan yang muncul bisa jauh lebih besar karena bersifat tertunda.

Saat ditanya mengenai adanya konflik kepentingan antara agenda politik pemerintah dan kebutuhan sektor energi, khususnya dalam penentuan harga BBM, IDEAS melihatnya dengan sangat jelas.

Menurut Anwar, terdapat konflik kepentingan antara agenda politik pemerintah yang menuntut stabilitas dan kebutuhan objektif sektor energi.

Pada satu sisi, agenda politik pemerintah menuntut stabilitas. Dalam konteks meningkatnya kritik terhadap program prioritas seperti MBG dan KPDM, serta sorotan terhadap isu kebebasan sipil, maka menjaga ketenangan sosial menjadi kebutuhan yang sangat mendesak,”

ungkapnya.

Di sisi lain, sektor energi memiliki logika yang berbeda, lebih teknokratis, berbasis biaya, dan sangat dipengaruhi dinamika global.

Ketika harga minyak dunia naik, secara rasional harga domestik perlu menyesuaikan atau setidaknya subsidi harus didesain secara sangat tepat. 

Jika tidak, masalah lain akan muncul seperti konsumsi tidak terkendali, beban fiskal membengkak, dan sinyal harga menjadi tidak sehat bagi transisi energi.

Dalam konteks ini, menahan harga BBM terlalu lama justru bertentangan dengan kebutuhan reformasi energi yang lebih berkelanjutan.

Kebijakan harga BBM yang sarat pertimbangan politik pada dasarnya memiliki efek ganda terhadap kepercayaan publik. Dalam jangka pendek, keputusan menahan harga dapat meningkatkan kepercayaan karena masyarakat merasakan langsung perlindungan daya beli di tengah tekanan ekonomi. Di saat ruang publik diwarnai kritik terhadap berbagai kebijakan dan isu sensitif maka stabilitas harga BBM berfungsi sebagai “penyangga sosial” yang meredam keresahan. Hal ini membuat pemerintah terlihat responsif dan hadir dalam melindungi kebutuhan dasar masyarakat,”

ujarnya.

Namun, dalam jangka menengah, kebijakan ini berpotensi mengikis kredibilitas jika publik mulai melihat adanya ketidaksesuaian antara keputusan ekonomi dan realitas fiskal.

Ketika harga terus ditahan tanpa transparansi mengenai beban subsidi dan risiko ke depan, muncul persepsi bahwa kebijakan lebih didorong oleh kalkulasi politik dibanding rasionalitas ekonomi.

Hal ini dapat memicu keraguan, terutama di kalangan kelas menengah dan pelaku ekonomi, terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola ekonomi secara disiplin dan berkelanjutan.

Lebih jauh, jika kebijakan ini menciptakan ekspektasi harga yang terlalu stabil, maka penyesuaian di masa depan berisiko menimbulkan guncangan kepercayaan yang lebih besar.

Ketika kenaikan akhirnya tidak terhindarkan, publik bisa merespons lebih keras karena merasa ada inkonsistensi kebijakan. 

Kepercayaan tidak hanya bergantung pada harga yang murah, tetapi pada keadilan, transparansi, dan keberlanjutan kebijakan. Tanpa itu, upaya menjaga stabilitas hari ini justru bisa mengorbankan kredibilitas pemerintah di masa depan,”

imbuhnya.