Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyoroti ratusan ribu warga yang hidup di pengungsian setelah enam bulan pascabencana ekologis melanda Sumatra Utara pada November 2025.
Kerusakan lingkungan yang dipicu aktivitas korporasi telah menimbulkan dampak panjang terhadap kehidupan masyarakat, terutama perempuan dan kelompok rentan.
“Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sampai dengan 22 Mei, ada lebih dari 100 ribu jiwa yang masih berada di pengungsian,”
kata Kepala Departemen Pengelolaan Program dan Sumber Daya Pengetahuan WALHI Puspa Dewi, dalam konferensi pers, dikutip Senin, 25 Mei 2026.
Berdasar jumlah tersebut, lebih dari 56 ribu pengungsi laki-laki, sedangkan lebih dari 61 ribu lainnya perempuan. Dewi berpendapat kondisi tersebut menunjukkan dampak bencana ekologis belum benar-benar tertangani hingga hari ini.
“Enam bulan pascabencana ekologis warga itu masih ada yang berada di tempat-tempat pengungsian. Belum semuanya juga ada di hunian tetap,”
ujar dia.
Sumber Hidup Rusak
Kerusakan ekosistem tidak hanya berdampak terhadap hutan dan satwa liar, tetapi juga menghancurkan wilayah kelola masyarakat yang selama ini menjadi sumber penghidupan warga.
“Banyak wilayah kelola rakyat yang juga hancur, bahkan sampai hari ini belum bisa diaktifkan atau dimanfaatkan kembali,”
beber Dewi.
Menurut dia, perempuan justru menjadi pihak yang paling terdampak karena harus menghadapi tekanan psikologis sekaligus memastikan kebutuhan pangan keluarga di tengah kondisi pengungsian dan rusaknya lahan pertanian.
“Bencana ekologis ini menambah bukan hanya pada tekanan psikologis perempuan yang memastikan anaknya merasa aman di dalam kondisi bencana tetapi dia juga harus memikirkan kebutuhan pangan buat keluarganya,”
beber Dewi.
Bahkan penanganan pemerintah usai bencana terbilang lambat, dan bantuan hidup bagi penyintas tak mencukupi.
“Kalau satu orang dalam satu hari dia cuma mendapatkan Rp15.000 dan untuk biaya lainnya Rp600.000 per bulan, tentu itu tidak mencukupi dengan kondisi sekarang,”
tutup Dewi.
