Kemunculan draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tugas TNI jadi kekhawatiran publik. Perluasan tugas dan wewenang TNI berpotensi menekan gerakan sipil.
Staf Komunitas dan Kampanye Yayasan Pusaka Bentala Rakyat Yokbeth Fale menyebut Papua adalah gambaran masa depan Indonesia jika peraturan ini disahkan.
“Situasinya sama, tapi semua orang di Indonesia akan merasakan hal yang selalu dirasakan oleh rakyat Papua,”
kata Yokbeth dalam diskusi publik di Jakarta, Selasa, 26 Mei 2026.
Dia berpendapat adanya legitimasi ini akan membuat TNI memiliki kekuatan untuk menyelesaikan konflik sosial, demonstrasi sipil, hingga penolakan kebijakan negara dengan pendekatan militer. Sebab Papua selama ini menjadi tempat Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan keterlibatan aparat militer di ruang sipil.
“Semua tindakan-tindakan militer untuk masuk ke ruang sipil mendapat legitimasi kuat dari RPP ini,”
ujar Yokbeth.
Stigma
Ia juga menyorot masyarakat Papua selalu mendapat stigma sebagai bagian dari Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pelabelan inilah yang menjadi dasar pembenaran tindakan represif TNI terhadap sipil.
Pelabelan ini berdampak kepada setiap penolakan masyarakat Papua terhadap kebijakan negara akan dicurigai sebagai gerakan separatis, bahkan dikaitkan dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).
“Anak-anak sekolah di Yahukimo yang menolak Makan Bergizi Gratis (MBG), mereka berdemonstrasi. Mereka dituduh gerakan itu disusupi oleh TPNPB. Padahal itu memang aksi yang muncul, karena MBG program yang dipaksakan dan kami tidak menerima program ini. Maka ada perlawanan,” tuturnya.
ujar Yokbeth.
Selain itu, penyelesaian konflik antarwarga di Papua juga sering berujung pada pengerahan aparat bersenjata, dengan dominasi pendekatan keamanan ketimbang mekanisme hukum sipil.
Ini yang menjadi kekhawatiran jika RPP Tugas TNI ini disahkan. Yokbeth meminta rakyat Indonesia belajar dari pengalaman masyarakat Papua, sebelum mendukung perluasan peran militer lewat calon kebijakan ini. Sebab RPP ini berpotensi mengulang kekerasan masa lalu.
“Pengalaman kekerasan di Papua bisa jadi bahan advokasi terbaik untuk menyadarkan masyarakat bahwa pendekatan militer tidak cocok dan akan memunculkan kekerasan lama,”
ujar dia.
