Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI, mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp195 triliun untuk tahun 2027. Pengajuan anggaran tambahan itu setelah pagu indikatif yang diberikan pemerintah hanya mencapai Rp139 triliun.
Komisi I DPR pun mendukung usulan itu untuk diteruskan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR.
Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto menjelaskan pagu indikatif pertahanan tahun 2027 mengalami penurunan dibanding alokasi sebelumnya yang sudah disepakati mencapai Rp187 triliun.
Setelah melakukan simulasi untuk menjaga akselerasi dan kekuatan TNI dalam menjaga kedaulatan wilayah, kedaulatan NKRI, dirasakan perlu adanya tambahan,”
kata Utut usai rapat kerja dengan Kemhan dan TNI, di gedung DPR, Senayan, Rabu, 10 Juni 2026.
Menurut Utut, Komisi I DPR tak memiliki kewenangan menentukan besaran tambahan anggaran. Namun, pihaknya menyetujui dan mendukung usulan tersebut agar dibahas lebih lanjut di Banggar DPR.
Komisi I menyetujui dan mendukung usulan tambahan itu untuk diteruskan ke Badan Anggaran,”
lanjut politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu.
Adapun, Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan kebutuhan ideal anggaran pertahanan pada 2027 sebenarnya mencapai Rp667 triliun.
Angka itu disusun berdasarkan kebutuhan pembangunan kekuatan pertahanan dan berbagai tugas yang terus berkembang.
Dia bilang kebutuhan sistem pertahanan negara itu selalu dinamis.
“Dan, selalu meningkat karena di mana-mana di seluruh dunia, sistem pertahanan negara itu adalah faktor utama untuk menjaga kedaulatan negara,”
tutur Sjafrie.
Namun, Kemhan harus menyesuaikan diri dengan pagu indikatif yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas sebesar Rp139 triliun.
Maka itu, Kemhan mengajukan tambahan Rp195 triliun agar berbagai program prioritas tetap dapat berjalan.
Sjafrie menyampaikan tambahan anggaran itu bukan semata untuk kebutuhan alutsista. Namun, juga untuk mendukung berbagai tugas TNI yang semakin luas. Hal itu mulai dari menjaga stabilitas wilayah hingga membantu program pemerintah.
Ia menyebut pembangunan kekuatan di Papua dan sejumlah wilayah strategis masih membutuhkan dukungan anggaran besar. Selain itu, TNI juga terus dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur pascabencana.
Contoh adalah yang berhubungan dengan center of gravity baik itu di Papua. Dan, juga di beberapa tempat lain. Ini memerlukan pembangunan kekuatan,”
katanya.
TNI juga sedang menjalankan tugas untuk membangun jembatan dan sebagainya,”
lanjut Sjafrie.
Menurut dia, pertahanan merupakan sabuk pengaman pembangunan nasional. Dengan demikian, jadi penguatan anggaran dinilai penting untuk menjaga stabilitas negara di tengah dinamika keamanan yang terus berkembang.
Hal ini tentunya mempunyai makna yang sangat besar terhadap kedaulatan negara karena sistem pertahanan negara itu adalah safety belt dari pembangunan nasional,”
katanya.
