Pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai tidak otomatis menyelesaikan berbagai persoalan yang membelit Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama satu setengah tahun terakhir.
Pemerintah justru didesak melakukan audit menyeluruh agar program andalan tersebut tidak terus mengulang masalah yang sama.
Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute (TII), Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, menegaskan evaluasi MBG tidak boleh berhenti pada pergantian figur di pucuk pimpinan lembaga.
Pergantian pimpinan BGN tidak otomatis menyelesaikan berbagai permasalahan MBG dalam satu setengah tahun ke belakang. Pemerintah perlu memastikan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola, standar gizi, kebersihan, dan keamanan pangan, serta transparansi pengadaan barang dan jasa,”
kata Natasya dalam keterangannya, dikutip Sabtu, 13 Juni 2026.
Menurut dia, audit juga harus mencakup pemetaan distribusi MBG berdasarkan kondisi sosial ekonomi penerima, status gizi, hingga aspek Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).
Selain itu, pemerintah perlu mengukur dampak nyata program terhadap perbaikan gizi masyarakat.
Natasya mengingatkan, evaluasi diperlukan agar MBG tidak sekadar menjadi program pembagian makanan massal tanpa mempertimbangkan dampak kesehatan, sosial, maupun ekonomi bagi penerima manfaat.
Semua indikator ini penting dievaluasi untuk memastikan MBG benar-benar bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkan, bukan sekadar dibagikan secara massal tanpa mempertimbangkan risiko kesehatan, sosial, dan ekonomi penerima,”
ujarnya.
Evaluasi Harus Melibatkan Masyarakat
Ia juga menekankan proses evaluasi harus melibatkan masyarakat secara langsung, terutama kelompok yang menjadi sasaran program seperti siswa, sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Evaluasi yang dilakukan pun harus didesain secara partisipatif, inklusif, dan bermakna dengan mempertimbangkan masukan masyarakat, khususnya penerima program, seperti siswa, pihak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui,”
katanya.
Berdasarkan kajian kebijakan tengah tahun TII bertajuk Policy Assessment 2025, Natasya menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi BGN di bawah kepemimpinan baru.
Mulai dari peningkatan standar kebersihan dan keamanan pangan, penguatan koordinasi lintas sektor, pemerataan kompetensi petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga penegakan standar perizinan dapur MBG.
Selain itu, penggunaan susu kemasan dan makanan tinggi gula, garam, serta lemak dalam menu MBG juga perlu ditinjau ulang.
Natasya menegaskan reformasi tata kelola harus dibarengi dengan audit kepatuhan terhadap regulasi, standar operasional prosedur (SOP), dan petunjuk teknis yang berlaku.
Intinya, pemerintah harus melakukan audit menyeluruh terhadap kepatuhan regulasi, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan petunjuk teknis terkait keamanan pangan serta standar gizi,”
tegasnya.
Menempatkan Tenaga Profesional
Ia juga mengingatkan pentingnya menempatkan tenaga profesional di bidang gizi dan kesehatan pada jajaran manajerial BGN.
Menurutnya, posisi strategis tidak seharusnya diisi berdasarkan afiliasi politik atau faktor nonkompetensi lainnya.
Tanpa kepemimpinan berbasis kompetensi, MBG berisiko mengulang masalah lama dan menggerus kepercayaan publik terhadap MBG,”
ujar Natasya.
Terakhir, Natasya menegaskan keberhasilan MBG tidak ditentukan oleh siapa yang memimpin BGN, melainkan sejauh mana pemerintah serius melakukan reformasi tata kelola secara transparan dan berbasis bukti.
Pergantian pimpinan BGN harus menjadi titik awal perbaikan MBG. Tanpa disertai audit menyeluruh, transparansi, dan penguatan kapasitas pelaksana di lapangan, risiko terulangnya masalah yang sama akan tetap ada dan tujuan MBG untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sulit tercapai secara optimal,”
tandasnya.
