Perlindungan Korban Terpinggirkan, DPR Desak Tambahan Anggaran untuk LPSK

Komisi XIII DPR RI menyoroti kecilnya porsi anggaran perlindungan saksi dan korban dalam pagu awal Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) tahun anggaran 2027.

DPR menilai kondisi itu membuat fungsi utama LPSK terancam kalah oleh kebutuhan operasional lembaga.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Anwar Sadad, menyatakan dukungan penuh terhadap usulan tambahan anggaran LPSK sebesar Rp262 miliar.

Menurutnya, tambahan dana diperlukan agar anggaran tak hanya habis untuk biaya manajemen dan gaji pegawai. Namun, benar-benar digunakan untuk melindungi saksi dan korban.

Baca juga:

Kemenbud Usul Dana Pelestarian Masyarakat Adat Tak Hanya Bergantung APBN… Kementerian Kebudayaan mengusulkan agar pendanaan pelestarian masyarakat adat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU)…

RUU Masyarakat Adat: Pigai Usul Bikin Komnas Baru sebagai Benteng… Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan pembentukan Komisi Nasional Masyarakat Adat dalam Rancangan…

Data Kemenbud: 2.506 Komunitas Masyarakat Adat di RI Masih Luntang-lantung… Kementerian Kebudayaan RI mengungkap dari total 3.292 komunitas masyarakat adat yang terdata,…

• Kemenbud Usul Dana Pelestarian Masyarakat Adat Tak Hanya Bergantung APBN dan APBD
• RUU Masyarakat Adat: Pigai Usul Bikin Komnas Baru sebagai Benteng Terakhir
• Data Kemenbud: 2.506 Komunitas Masyarakat Adat di RI Masih Luntang-lantung tanpa Pengakuan

Anwar menyoroti pagu indikatif awal dari Kementerian Keuangan yang hanya sebesar Rp130 miliar. Angka itu jauh di bawah kebutuhan yang diajukan LPSK sebesar Rp615 miliar.

Pada anggaran yang Rp130 miliar itu kan jomplang sekali. Hanya 7 persen untuk program itu, sisanya untuk dukungan manajemen. Akhirnya lembaga ini hanya fokus pada gaji saja. Tapi dengan posisi usulan baru ini, apakah menjadi membaik?”

kata Anwar dalam Rapat Dengar Pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip pada Selasa, 16 Juni 2026.

Politikus Partai Gerindra itu menilai komposisi anggaran tersebut perlu dibenahi. Sebab, tren permohonan perlindungan dari masyarakat terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Anwar, kenaikan jumlah korban dan saksi yang meminta perlindungan harus diikuti dengan peningkatan kemampuan negara dalam memberikan layanan.

Trennya kan naik terus tuh, mulai tahun 2024, 2025, 2026. Kita bisa sederhanakan dengan cara menghitung sebenarnya berapa beban korban yang harus ditangani dan berapa anggaran yang tersedia,”

ujarnya.

Ia minta LPSK menjelaskan secara rinci kebutuhan anggaran berdasarkan jumlah korban yang harus dilindungi. Hal itu penting agar DPR punya gambaran jelas mengenai kebutuhan riil di lapangan.

Baca juga:

Purbaya Disemprot DPR soal Dana SAL di Himbara Rp400 Triliun,… Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel…

Menteri HAM Pigai Sebut Aturan Hutan dan Tanah RI Cenderung… Menteri HAM Natalius Pigai menilai sejumlah regulasi yang mengatur pengelolaan sumber daya…

Apa Iming-iming Menteri HAM Pigai agar DPR Kali Ini jadi… Menteri HAM Natalius Pigai mendesak DPR segera menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU)…

• Purbaya Disemprot DPR soal Dana SAL di Himbara Rp400 Triliun, Begini Ceritanya
• Menteri HAM Pigai Sebut Aturan Hutan dan Tanah RI Cenderung Kerdilkan Masyarakat…
• Apa Iming-iming Menteri HAM Pigai agar DPR Kali Ini jadi Sejarah?

Anwar menyampaikan tugas utama LPSK bukan mengurus administrasi. Tapi, juga memberikan perlindungan nyata kepada saksi dan korban yang berhadapan dengan proses hukum.

Maka itu, ia berharap porsi terbesar anggaran LPSK dialokasikan langsung untuk layanan perlindungan.

Kita berharap anggaran untuk perlindungan saksi lah yang menjadi porsi terbesar. Dan itu komposisinya berapa persen dari total anggaran. Fraksi Partai Gerindra mendukung dan menyetujui penambahan anggaran sebesar Rp262 miliar,”

jelas Anwar.