Mitra Dapur MBG Ancam Gugat BGN, DPR Diminta Tak Lagi Diam Soal Payung Hukum

Dia menyebut mitra yang menggugat Badan Gizi Nasional (BGN) karena kebijakan moratorium yang dinilai dilakukan secara sepihak.

Pilihan Editor · Rika Pangesti · 14 Juli 2026

Kepemimpinan Baru Disebut Picu Konflik, Mitra MBG Desak Komisi IX DPR Bentuk Pengawas BGN

Yadiman menuturkan atas nama Yayasan Dharma Mitra, pihaknya juga siap menempuh jalur hukum karena menilai terjadi tindakan yang merugikan ribuan mitra investasi.

Selain itu, ia menyoroti belum adanya kepastian mengenai mekanisme pembayaran operasional dapur MBG.

Ada ketidakpastian hukum soal pembayaran operasional, apakah dibayar lima hari atau enam hari,”

ujarnya.

Untuk mengakhiri polemik tersebut, HMD Gemas minta DPR segera membentuk regulasi khusus yang mengatur penyelenggaraan MBG secara menyeluruh.

Menurut Yadiman, Undang-undang itu diperlukan agar program punya kepastian anggaran, keberlanjutan lintas pemerintahan. Selain itu, memberikan perlindungan hukum bagi seluruh mitra yang terlibat.

Selain pembentukan UU, HMD Gemas juga minta DPR mendorong lahirnya kepemimpinan BGN yang lebih visioner, bersih, dan berintegritas. Dengan demikian, pelaksanaan Program MBG tidak lagi diwarnai konflik dengan para mitra.