Dana MBG Dipisah dari Pendidikan, Momentum Benahi Mutu Guru dan Sekolah

Di sisi lain, Lalu menyampaikan Komisi X DPR tetap mendukung program MBG sebagai salah satu program strategis pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Namun, ia mengingatkan pendanaan MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan agar tak mengurangi kebutuhan mendasar di sektor pendidikan. Hal itu mulai dari peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, penyediaan sarana dan prasarana, pemerataan akses pendidikan, hingga penguatan layanan pembelajaran.

Pilihan Editor · Rika Pangesti · 31 Juli 2026

MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG, DPR Tagih Skema Pendanaan Baru dari Pemerintah

Lebih lanjut, dia menilai pemisahan sumber pendanaan justru akan membuat sektor pendidikan dan Program MBG berjalan beriringan tanpa saling mengurangi alokasi anggaran. Dengan demikian, masing-masing program bisa dijalankan sesuai tujuan dan mandat konstitusionalnya.

Dengan pemisahan ini, sektor pendidikan maupun program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan secara optimal sesuai tujuan dan mandat konstitusionalnya,”

jelas Lalu.

Lebih lanjut, dia berharap putusan MK jadi pijakan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan anggaran pada tahun-tahun mendatang. Menurutnya, pendidikan harus tetap jadi prioritas utama pembangunan.

Hal itu tanpa mengurangi pelaksanaan program strategis nasional lainnya.

Kami berharap putusan ini memperkuat komitmen negara menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama, sehingga setiap anak memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan,”