Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendorong pemerintah berani melakukan moratorium sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Desakan itu muncul setelah kasus keracunan MBG disebut telah menembus lebih dari 53.000 korban. Charles menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi total terhadap desain penyelenggaraan MBG.
Kalau menurut saya, kita harus mau melakukan evaluasi total dalam arti apa? Karena ini desainnya yang bermasalah, sehingga harus mau merubah desain dari penyelenggaraan program ini,”
kata Charles di Gedung DPR RI, Senin, 14 September 2026.
Tingginya kasus keracunan menunjukkan persoalan tak cukup diselesaikan dengan sanksi administratif terhadap pelaksana.
Ia menyampaikan pemerintah tak boleh alergi terhadap opsi penghentian. Sementara, bila langkah itu diperlukan untuk perbaiki program. Moratorium dinilai bisa jadi ruang untuk mengevaluasi sekaligus merancang ulang pelaksanaan MBG.
Ya, kalau menurut saya, untuk menghasilkan sesuatu yang baik, pemerintah harus berani melakukan berbagai langkah termasuk tidak alergi untuk melakukan moratorium sementara ya, untuk bisa menghasilkan program yang lebih baik lagi ke depan,”
jelas Charles.
Charles menyebut berdasarkan data surveillance Kementerian Kesehatan, jumlah korban keracunan MBG kini sudah lebih dari 53.000 orang. Data itu, kata dia, berasal dari dinas kesehatan di berbagai daerah.
Ini data data surveillance dari Kementerian Kesehatan ya, sehingga ini data sudah pasti valid ya, diambil dari dinas-dinas kesehatan yang ada di daerah-daerah,”
ujar Charles.
Menurut dia, kasus keracunan juga bukan persoalan yang hanya muncul pada satu periode tertentu. Ia menyebut kasus tersebut terjadi secara periodik dengan jumlah ribuan korban setiap bulan.
Charles mengatakan angka kasus pada sejumlah bulan memang lebih rendah karena adanya libur Lebaran dan libur sekolah. Namun, pada bulan-bulan lainnya, angka kasus disebut berada di kisaran 3.000 hingga 5.000 per bulan.
Hanya rendah itu ketika di bulan Maret karena ada libur Lebaran dan juga di bulan Juni cukup rendah karena libur sekolah gitu. Tapi di bulan-bulan lainnya angkanya memang kurang lebih stabil antara 3.000, 4.000, sampai 5.000 kasus per bulan,”
ujarnya.
Charles juga menyoroti luasnya sebaran kasus keracunan MBG. Dalam sekitar 1,5 tahun hingga hampir dua tahun pelaksanaan program, ia menyebut telah terjadi lebih dari 584 kejadian di 254 kabupaten/kota dan 33 provinsi.
Artinya hampir semua provinsi di Indonesia pernah menjadi tempat terjadinya kasus keracunan MBG, gitu,”
kata Charles.
Ia tetap menyatakan dukungan terhadap tujuan program MBG. Namun, menurut Charles, niat baik tidak cukup apabila tidak diikuti perencanaan dan desain program yang baik.
Jadi, kalau saya, ya kita kita mendukunglah apa niat baik dari program ini. Tetapi, niat baik tanpa perencanaan yang baik tentu tidak menghasilkan hasil yang baik,”
ujarnya.
Charles bahkan mengusulkan perubahan mendasar dalam pola penyelenggaraan MBG. Ia mendorong program itu dikembalikan ke sekolah melalui konsep dapur berbasis sekolah atau school-based kitchen.
Kenapa tidak kita kembalikan saja ke dapur sekolah ya. Kita kembalikan ke school-based kitchen, diselenggarakan melalui dapur sekolah, kantin sekolah,”
kata dia.
Selain evaluasi program, Charles juga minta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kasus keracunan.
Menurutnya, aparat penegak hukum tidak harus menunggu adanya laporan korban karena perkara tersebut bukan delik aduan.
Pihak aparat penegak hukum bisa berjalan sendiri karena ini kan deliknya bukan delik aduan,”
jelas politikus PDIP itu.
Ia menyebut sejumlah aturan telah menyediakan ruang untuk memproses secara pidana pihak yang menyajikan makanan tidak aman hingga menyebabkan keracunan.
Ada Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, KUHP ya, dan pihak penegak hukum tidak wajib menunggu adanya laporan, bisa langsung memulai proses lidik dan penyidikan terhadap kasus-kasus keracunan,”
tuturnya.
