Ketepatan sasaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali dipertanyakan setelah sekolah-sekolah yang dikategorikan elit disebut sempat masuk dalam daftar penerima manfaat.
Annete Mau dari Koalisi MBG Watch mengatakan persoalan tersebut bukan sekadar soal siapa yang mendapat makanan gratis, tetapi juga mengarah pada pertanyaan lebih mendasar, seberapa matang desain penentuan sasaran MBG sejak program tersebut pertama kali dijalankan?.
Jadi pengetahuan tidak dimasukkan ke dalam pertimbangan. Termasuk hal-hal yang sebenarnya sangat sederhana,”
kata Annete kepada Owrite, Selasa, 15 September 2026.
Menurutnya, penentuan penerima manfaat semestinya sejak awal didasarkan pada pengetahuan dan data mengenai kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Pertanyaan mendasarnya, kata Annete adalah siapa yang menjadi prioritas penerima program dan sejauh mana kebutuhan mereka telah dipetakan.
Sorotan tersebut kemudian diarahkan pada proses retargeting atau penajaman kembali sasaran penerima MBG. Annete menilai proses tersebut belum kunjung tuntas meskipun program sudah berjalan.
Berapa sih yang butuh? Sampai sekarang retargeting penerima manfaat itu belum selesai-selesai,”
tanya dia.
Lebih jauh, Annete menyoroti munculnya informasi mengenai sekolah yang dikategorikan elit dan disebut ikut menerima MBG. Namun, Annete mengakui jumlah sekolah yang dimaksud masih perlu diverifikasi lebih lanjut.
Malah kemudian ada berita terbaru bahwa ada sekian ratus atau mungkin sekian ribu, nanti bisa dicek datanya, yang sekolah elit ternyata selama ini menjadi penerima MBG,”
ungkapnya.
Informasi tersebut kemudian dikaitkan dengan langkah Badan Gizi Nasional (BGN) pada 2026 yang melakukan evaluasi terhadap penerima MBG di sejumlah sekolah swasta yang dinilai elit.
Kepala BGN Sudaryono sebelumnya menyatakan pihaknya tengah menyisir sekolah-sekolah swasta yang dianggap tidak membutuhkan program tersebut.
Langkah penajaman sasaran itu dinilai justru memunculkan pertanyaan baru mengenai desain awal program. Sebab, apabila sekolah yang dinilai tidak membutuhkan MBG baru dikeluarkan setelah program berjalan, muncul pertanyaan mengenai bagaimana proses pemetaan penerima dilakukan sejak awal.
Nah, ini dari awal gimana sih desainnya? Kok bisa kemudian baru di era Sudaryono sekolah-sekolah itu dikeluarkan dari daftar penerima manfaat?,”
tuturnya.
Persoalan tersebut menjadi penting karena program MBG menggunakan sumber daya negara dan ditujukan untuk memberikan manfaat kepada kelompok yang menjadi sasaran kebijakan.
Karena itu, ketepatan penerima seharusnya menjadi bagian penting dalam desain program, bukan sekadar diperbaiki setelah program berjalan.
