DPR Desak BGN Bayar Kompensasi Korban Keracunan MBG, Bukan Cuma Biaya Berobat

Ya, yang pertama saya berharap pemerintah dalam hal ini BGN bisa memastikan bahwa seluruh korban bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan sampai sembuh,”

kata Charles saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 14 September 2026.

Selain pelayanan kesehatan, Charles minta BGN membuat mekanisme kompensasi bagi korban dan keluarga korban keracunan MBG.

Dia menyampaikan mekanisme itu perlu segera disiapkan. Hal itu termasuk untuk mereka yang sudah pernah jadi korban.

Dan, di luar itu, saya berharap pihak BGN bisa membuat satu mekanisme kompensasi ya, kepada korban dan keluarga korban,”

ujarnya.

Charles menilai kompensasi penting karena ketika anak mengalami keracunan, dampaknya tak hanya dirasakan dari sisi kesehatan. Keluarga juga bisa menghadapi tekanan lain selama anak menjalani perawatan.

Kenapa ini penting? Karena ketika anak menjadi korban keracunan, maka yang terdampak bukan saja kesehatan anak itu, tetapi dari sisi mental ya, ada trauma di sana,”

kata Charles.

Ia menyebut korban juga bisa mengalami emotional distress akibat kejadian tersebut. Kondisi itu dinilai jadi persoalan yang perlu diperhitungkan dalam penanganan korban keracunan MBG.

Charles juga menyoroti dampak yang dialami orang tua. Ketika anak harus dapat perawatan, orang tua bisa terpaksa meninggalkan pekerjaan untuk mendampingi anaknya.

Belum lagi keluarganya mungkin karena harus mengantar anaknya berobat ya tidak bisa bekerja ya, tidak bisa mencari nafkah, sehingga harus ada mekanisme kompensasi ketika terjadi kasus-kasus keracunan,”

ujarnya.

Menurut Charles, kompensasi tak seharusnya hanya diberikan kepada korban yang baru mengalami keracunan. BGN perlu memikirkan mekanisme yang bisa menjangkau korban dari kasus-kasus sebelumnya.

Dan, tentunya mekanisme ini dijalankan bukan hanya ke depan. Tetapi, bagi mereka-mereka yang juga sudah pernah menjadi korban keracunan,”

kata dia.

Charles menilai mekanisme kompensasi perlu dibuat sejak sekarang. Sebab, ia memperkirakan kasus keracunan masih berpotensi terjadi apabila tak ada perubahan mendasar dalam penyelenggaraan MBG.

Karena saya cukup yakin bahwa kasus keracunan tidak berhenti di kemarin saja,”

ujarnya.

Ia mengatakan pemerintah perlu memiliki mekanisme untuk memberikan kompensasi dan ganti kerugian kepada masyarakat yang menjadi korban keracunan MBG.

Kita harus apa BGN atau pemerintah harus punya mekanisme untuk memberikan kompensasi dan ganti kerugian kepada orang-orang yang sudah pernah terjadi atau sudah menjadi korban keracunan,”

tuturnya.