Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi merespons pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono yang menyebut wartawan dan guru yang meramaikan polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Nurhadi minta BGN tak justru mempersoalkan pihak yang menyampaikan keluhan. Namun, bisa memastikan apakah masalah yang diberitakan memang terjadi di lapangan.
Kita jangan terjebak pada perdebatan siapa yang membuat ramai persoalan MBG. Yang jauh lebih penting adalah mengapa persoalan itu ramai dan apakah keluhan yang disampaikan guru, orang tua, siswa maupun masyarakat memang benar terjadi di lapangan,”
kata Nurhadi, Rabu, 16 September 2026.
Sebelumnya, Sudaryono menilai ramainya polemik MBG di media sosial tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan. Ia mengatakan secara keseluruhan masyarakat tak memiliki persoalan dengan program tersebut.
Ini hanya cerita kondisi saja. MBG secara keseluruhan kalau Anda lihat di bawah, itu orang tidak ada masalah sama MBG,”
lanjut Sudaryono.
Sudaryono juga menilai sejumlah pihak yang ikut meramaikan persoalan MBG punya kepentingan tertentu. Pihak yang disebutnya antara lain guru, orang tua siswa, wartawan hingga organisasi masyarakat sipil.
Yang ramaiin gurunya. Yang ramaiin orang tua siswanya. Yang ramaiin adalah wartawannya. Yang ramaiin adalah orang-orang, yang LSM dan lain sebagainya, itu ideologis politis,”
ujarnya.
Menurut Politikus Partai Nasdem itu, keluhan mengenai pelaksanaan MBG tak semestinya langsung dikaitkan dengan kepentingan politik atau ideologis.
Ia menyebut keluhan guru mengenai distribusi makanan, laporan orang tua terkait kualitas makanan hingga kasus anak yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi MBG harus diverifikasi secara objektif oleh pemerintah.
Ketika wartawan memberitakan adanya persoalan dalam program pemerintah. Jangan kemudian persoalannya di balik seolah-olah wartawan yang membuat masalah,”
tutur Nurhadi.
Menurutnya, justru pemberitaan media sebagai satu cara masyarakat mengetahui apa yang terjadi di lapangan.
Nurhadi meminta BGN menjadikan berbagai laporan dan pemberitaan mengenai MBG sebagai bahan evaluasi. Jika persoalan itu benar terjadi, pemerintah mesti segera melakukan pembenahan.
Menurutnya, MBG merupakan program pemerintah yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar dan menyangkut makanan yang dikonsumsi anak-anak. Karena itu, pengawasannya harus dilakukan dengan standar yang lebih ketat.
Kalau ada kritik, pemerintah harus menjawab dengan data. Bukan dengan mencurigai motif orang yang menyampaikan kritik,”
jelas Nurhadi.
Nurhadi juga minta BGN tak takut menghadapi kritik masyarakat. Menurutnya, kritik justru bisa menjadi masukan untuk menemukan persoalan dalam pelaksanaan program.
Yang harus kita takutkan adalah ketika ada masalah di lapangan tetapi tidak ada yang berani menyampaikan karena khawatir dianggap politis,”
ujarnya.
Ia turut menyoroti langkah BGN menertibkan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai bermasalah.
Nurhadi mengapresiasi pemberian sanksi terhadap SPPG atau kepala dapur yang terbukti lalai. Namun, ia minta pembenahan tak berhenti pada pemecatan atau penutupan dapur.
Persoalannya jangan berhenti pada pemecatan atau penutupan dapur. Kita harus memastikan bagaimana sistem pengawasannya sehingga kejadian yang sama tidak berulang,”
katanya.
Lebih lanjut, Nurhadi menyampaikan ukuran keberhasilan MBG bukan seberapa sedikit kritik yang muncul di media sosial. Menurutnya, program itu mesti dinilai dari kualitas dan keamanan makanan yang diterima anak-anak.
Ukuran keberhasilannya adalah apakah anak-anak mendapatkan makanan yang benar-benar bergizi, aman, tepat waktu, dan tidak menimbulkan masalah kesehatan,”
ujar Nurhadi.
