MK Desak Perbaikan UU Peradilan Militer dalam 2 Tahun, Isu Impunitas Ikut Jadi Sorotan

Menurut TB Hasanuddin, putusan MK semakin memperjelas pembagian kewenangan tersebut sehingga aturan peradilan bagi prajurit tidak menimbulkan ketidakjelasan.

Dengan keluarnya putusan MK, ketentuan tersebut semakin diperkuat,”

tutur politikus PDIP itu.

Namun, penguatan ketentuan dalam UU TNI belum menghilangkan kebutuhan untuk membenahi aturan peradilan militer. TB Hasanuddin menilai revisi UU Nomor 31 Tahun 1997 tetap diperlukan terutama untuk perjelas batas kewenangan kedua lingkungan peradilan.

Putusan ini juga memperkuat kebutuhan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,”

ujarnya.

Menurut dia, tenggat waktu dua tahun yang diberikan MK memberikan landasan konstitusional yang lebih kuat bagi pemerintah dan DPR untuk melakukan pembenahan.

Diketahui, dalam amar putusannya, MK menyampaikan UU Peradilan Militer bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tak dilakukan perbaikan selama kurun waktu 2 tahun.

Salah satu dalil pemohon yang jadi pertimbangan MK adalah soal risiko impunitas yang terjadi dalam peradilan militer.

Menurut MK, semakin jauh tindak pidana berdasarkan karakter khusus kemiliteran maka akan semakin lemah alasan mempertahankan yurisdiksi atau kewenangan peradilan militer.