Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Nasional

Pakar Minta BGN Evaluasi Prasmanan MBG, Jangan Cuma Andalkan Klaim

BGN melakukan evaluasi komparatif sebelum menetapkan sistem prasmanan sebagai metode penyajian dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Petugas di SPPG saat menyiapkan menu MBG. (Sumber: Dok. BGN)
Petugas di SPPG saat menyiapkan menu MBG. (Sumber: Dok. BGN)

Ahli kesehatan masyarakat Dicky Budiman meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi komparatif sebelum menetapkan sistem prasmanan sebagai metode penyajian dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan perubahan metode distribusi makanan benar-benar meningkatkan keamanan pangan, bukan sekadar mengganti mekanisme penyajian tanpa mengetahui dampaknya terhadap kesehatan penerima manfaat.

Dicky mengatakan, pemerintah perlu membandingkan efektivitas sistem prasmanan dan ompreng menggunakan sejumlah indikator yang dapat diukur secara objektif.

Iklan

Pemerintah harusnya melakukan evaluasi komparatif dengan indikator seperti kejadian penyakit bawaan pangan, hasil pemeriksaan mikrobiologi, tingkat kontaminasi, dan biaya operasional serta pengendalian risiko,”

kata Dicky dalam keterangan resmi yang diterima Owrite, Selasa, 3 November 2026.

Makanan Saat Disajikan

Menurutnya, evaluasi tidak cukup dilakukan dengan melihat kelancaran pelaksanaan program atau kondisi makanan saat disajikan.

Pemeriksaan mikrobiologi diperlukan untuk mengetahui kondisi keamanan makanan, termasuk kemungkinan adanya kontaminasi yang tidak terlihat secara kasatmata.

Selain itu, angka kejadian penyakit bawaan pangan juga perlu menjadi bahan penilaian untuk mengetahui dampak penerapan masing-masing metode terhadap kesehatan siswa,”

katanya.

Perbandingan biaya operasional dan efektivitas pengendalian risiko juga penting agar pemerintah dapat menentukan sistem yang paling sesuai untuk program berskala besar seperti MBG.

Dicky mengingatkan, kebijakan kesehatan tidak seharusnya hanya dinilai dari keberhasilan administratif atau capaian yang terlihat dalam laporan pelaksanaan program.

Jadi bukan masalah prasmanan versus ompreng yang paling menentukan, tapi sistem keamanan pangan yang ada di setiap metode itu,”

ujarnya.

Ia menekankan, seluruh kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat harus memiliki landasan data dan evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan evaluasi tersebut, pemerintah dapat mengetahui apakah perubahan sistem penyajian benar-benar memberikan perbaikan atau justru menyisakan persoalan yang belum tertangani,”

tutupnya.

Iklan