Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum lama ini mengusulkan agar ketua partai politik (parpol) dibatasi maksimal dua periode. Usulan ini merujuk pada kajian Direktorat Monitoring KPK.
Namun, sejumlah parpol menyatakan tidak setuju dengan usulan tersebut. Sikap penolakan ini kemudian memunculkan anggapan bahwa partai politik masih berorientasi pada kekuasaan.
Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai penolakan tersebut menunjukkan bahwa banyak partai masih mementingkan kekuasaan.
Jika partai politik dianggap hanya bersifat pragmatis demi mementingkan kekuasaan, maka mereka gagal menghadirkan kekuasaan dalam bentuk yang dekat dengan masyarakat,”
kata Efriza kepada owrite.id.
Menurut Efriza, partai politik seharusnya memiliki identitas yang jelas dan terhubung dengan masyarakat.
Namun, kondisi di Indonesia menunjukkan identitas kepartaian masih lemah dan dukungan riilnya kerap tidak besar.
Hal ini berkaitan dengan ketidakjelasan program dan ideologi partai. Seharusnya, ideologi diterjemahkan menjadi visi, misi, dan program kerja yang konkret, tetapi banyak partai belum mampu menunjukkan hal tersebut.
Partai Hanya Aktif Saat Pemilu
Efriza juga menyoroti praktik kampanye politik yang cenderung pragmatis. Idealnya, partai hadir secara konsisten di tengah masyarakat, bukan hanya menjelang pemilu.
Namun, kenyataannya partai sering kali hanya aktif setiap lima tahun sekali, lalu menghilang setelah pemilu selesai.
Dampaknya, partai politik menjadi sangat pragmatis. Jika dianalogikan dalam istilah kesehatan, partai politik kita mengalami “patologi” atau penyakit, bahkan cenderung “skizofrenik” karena kehilangan identitas. Masyarakat menjadi sulit memahami posisi dan sikap suatu partai,”
ujar Efriza.
Efriza membandingkan kondisi ini dengan sistem politik di Amerika Serikat, di mana identitas partai lebih jelas.
Berbeda dengan di Amerika Serikat, misalnya, Partai Demokrat dikenal dengan sikap tertentu, sementara Partai Republik memiliki posisi yang juga jelas. Di Indonesia, batas-batas seperti ini sering kali tidak terlihat. Bahkan kelompok “wong cilik” bisa saja terlibat dalam kebijakan yang tidak mencerminkan kepentingan mereka,”
tambahnya.
Inkonsistensi dan Lemahnya Kepemimpinan
Efriza juga mencontohkan inkonsistensi partai seperti PDI Perjuangan yang dinilai tidak konsisten dalam sikap politiknya.
Kondisi ini tidak lepas dari peran kepemimpinan partai. Ketua umum yang terlalu lama menjabat dinilai tidak lagi mampu menerjemahkan ideologi partai secara relevan.
Akibatnya, partai lebih fokus pada perebutan kekuasaan dibandingkan perumusan kebijakan publik.
Seharusnya, partai politik menjadi aktor utama dalam membahas dan menentukan arah kebijakan pemerintah. Namun, di Indonesia justru suara kritis sering datang dari pengamat. Ironisnya, ketika pengamat bersuara, mereka justru kerap dibungkam,”
kata Efriza.
Dampak: Stagnasi dan “Kutu Loncat”
Dalam kondisi tersebut, peran organisasi masyarakat sipil dan kelompok kepentingan menjadi semakin besar karena partai politik dianggap melemah.
Efriza juga menyoroti munculnya fenomena “kutu loncat”, yakni politisi yang berpindah-pindah partai tanpa dasar ideologi yang jelas.
Dampak lainnya adalah stagnasi kepemimpinan ketua umum yang itu-itu saja serta munculnya fenomena “kutu loncat”, yaitu politisi yang berpindah-pindah partai tanpa dasar ideologis yang jelas. Inilah gambaran buruk kondisi partai politik kita saat ini,”
pungkasnya.
