Anggota DPR Kritik Pelibatan Babinsa Awasi Wajib Pajak: Jangan Sampai Dianggap Mata-Mata Pemerintah!

Polemik pelibatan Babinsa TNI dan Bhabinkamtibmas Polri dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak terus menuai kritik.

Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan menilai pemerintah seharusnya lebih fokus mengejar perusahaan penunggak pajak ketimbang melibatkan aparat teritorial untuk memetakan potensi pajak masyarakat.

Jangan sampai Babinsa dianggap sebagai mata-mata yang memberikan informasi kepada Pemerintah sehingga tidak lagi dipercaya masyarakat,”

kata Nico, Jumat, 24 Juli 2026.

Baca juga:

Tiga Pegawai Dinas Pertanian Tewas Ditembak KKB, DPR Desak Pemerintah… Tiga orang pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya tewas ditembak di Kampung Muliama,…

Anas Urbaningrum Meradang Utang Whoosh Dijadikan Bahan Guyon Purbaya Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang berseloroh soal utang proyek Kereta…

DPR Bingung Pemerintah Baru Hadir Saat Korban Bencana Berjatuhan, Tak… Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto meminta pemerintah mengubah paradigma penanggulangan…

• Tiga Pegawai Dinas Pertanian Tewas Ditembak KKB, DPR Desak Pemerintah Bisa Tegas
• Anas Urbaningrum Meradang Utang Whoosh Dijadikan Bahan Guyon Purbaya
• DPR Bingung Pemerintah Baru Hadir Saat Korban Bencana Berjatuhan, Tak Ada Mitigasi

Nico mengingatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas selama ini dikenal dekat dengan warga. Keberadaannya jadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat.

Karena itu, pelibatan mereka dalam pengawasan perpajakan dinilai berisiko merusak kepercayaan publik.

Dia mengingatkan agar Pemerintah harus berhati-hati dalam implementasi aturan ini.

Nanti hubungan dengan rakyat menjadi kurang baik,”

ujar politikus PDIP itu.

Pernyataan itu merespons Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.

Baca juga:

Istana Diingatkan Jangan Serang Lawan Politik Secara Frontal, Bisa Jadi… Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menyoroti cara Istana menghadapi pihak-pihak yang…

Anggota DPR Masuk Desil 4, Pengamat Kritik Keras soal Akurasi… Pencatatan seorang anggota DPR RI dalam kelompok desil 4 Data Tunggal Sosial…

Karhutla Capai 72 Ribu Hektare, Pemerintah Ungkap Ada Pembakaran Sengaja… Pemerintah menemukan indikasi tindakan yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang…

• Istana Diingatkan Jangan Serang Lawan Politik Secara Frontal, Bisa Jadi Bumerang
• Anggota DPR Masuk Desil 4, Pengamat Kritik Keras soal Akurasi DTSEN
• Karhutla Capai 72 Ribu Hektare, Pemerintah Ungkap Ada Pembakaran Sengaja dan Kelalaian

Aturan tersebut membuka ruang pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk membantu pemetaan potensi pajak di wilayah masing-masing.

Meski DJP menegaskan aparat tidak diberi kewenangan melakukan pemeriksaan maupun penagihan pajak, Nico menilai persepsi publik tetap menjadi persoalan serius.