Pengamat politik Fernando Emas menilai penurunan elektabilitas Presiden Prabowo Subianto dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tidak terjadi tanpa sebab.
Menurutnya, tren tersebut mencerminkan penilaian publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo yang dinilai belum memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Hasil survei SMRC sejalan dengan hasil kerja pemerintahan Prabowo yang sangat berdampak kurang baik terhadap masyarakat,”
kata Fernando kepada Owrite, Senin, 3 Agustus 2026.
Fernando mengatakan hasil survei SMRC sejalan dengan kondisi di lapangan. Selain kinerja pemerintahan, gaya kepemimpinan dan komunikasi politik Presiden Prabowo juga dinilai kerap memunculkan polemik sehingga memengaruhi persepsi publik.
Begitu juga dengan gaya kepemimpinan dan komunikasi Presiden Prabowo Subianto yang selalu membuat polemik dan membuat situasi tidak kondusif,”
jelas Fernando.
Dia menilai berbagai persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut jadi salah satu faktor yang menggerus tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo.
Pelaksanaan program MBG yang masih banyak persoalan hanya salah satu penyebab penurunan tingkat kepuasan terhadap kinerja dan elektabilitas Prabowo,”
ujarnya.
Tak hanya itu, Fernando juga menyoroti cara pemerintah merespons kritik. Menurutnya, sikap yang cenderung memosisikan para pengkritik sebagai lawan justru memperburuk penilaian masyarakat terhadap pemerintah.
Menjadikan para pengkritik sebagai lawan dan tidak mau menerima masukan serta melakukan evaluasi membuat kinerjanya semakin tidak memuaskan masyarakat,”
katanya.
Fernando juga mengkritik kinerja para menteri di Kabinet Merah Putih. Ia menilai budaya asal bapak senang (ABS) membuat Presiden Prabowo tak memperoleh gambaran kondisi yang sebenarnya.
Akibatnya Prabowo menjadi bahan olok-olokan karena menyampaikan data yang tidak sesuai dengan kenyataan,”
tuturnya.
Fernando turut menyoroti Program Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, program tersebut gagal menjawab kebutuhan masyarakat karena lebih berorientasi mengejar target daripada menyelesaikan persoalan di lapangan.
Apalagi pelaksanaan program tersebut terkesan asal-asalan dan hanya sekadar memenuhi target, tidak berdasarkan kebutuhan,”
jelasnya.
Fernando menilai pemerintah semestinya menjadikan kritik publik sebagai bahan evaluasi untuk perbaiki pelaksanaan program prioritas.
Seharusnya program-program prioritas tersebut yang mendapat kritik dan evaluasi dari masyarakat dilakukan perbaikan, bukan melakukan penolakan dan melabeli sebagai antek asing atau yang lainnya,”
tutur Fernando.
