Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Politik

Kopdes Dinilai Gagal Penuhi Kebutuhan Rakyat, Elektabilitas Prabowo Ikut Jadi Taruhan

Temuan survei terbaru dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merupakan hasil kinerja pemerintahan Prabowo Subianto.

Gedung Koperasi Merah Putih Kelurahan Baruga yang telah rampung dibangun di Kendari, Sulawesi Tenggara
Seorang Bintara Pembina Gedung Koperasi Merah Putih Kelurahan Baruga yang telah rampung dibangun di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (19/2/2026). Kementerian Koperasi menyatakan telah selesai membangun sebanyak 1.000 unit Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dari target 80 ribu unit. (ANTARA FOTO/Andry Denisah/foc.)

Pengamat politik Fernando Emas menilai berbagai persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih ikut menjadi faktor yang menggerus elektabilitas Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, dua program prioritas pemerintah tersebut belum berjalan sesuai harapan sehingga berdampak pada menurunnya kepuasan publik terhadap kinerja Presiden. Ia menekankan hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merupakan hasil kinerja pemerintahan Prabowo.

Hasil survei SMRC sejalan dengan hasil kerja pemerintahan Prabowo yang sangat berdampak kurang baik terhadap masyarakat,”

kata Fernando kepada Owrite, Senin, 3 Agustus 2026.

Fernando mengatakan berbagai persoalan yang membayangi pelaksanaan program MBG jadi salah satu penyebab menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo.

Iklan

Pelaksanaan program MBG yang masih banyak persoalan hanya salah satu penyebab penurunan tingkat kepuasan terhadap kinerja dan elektabilitas Prabowo,”

ujarnya.

Tak hanya MBG, Fernando juga menilai Program Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih gagal menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pelaksanaan program tersebut lebih berorientasi mengejar target ketimbang menjawab persoalan di lapangan.

Apalagi pelaksanaan program tersebut terkesan asal-asalan dan hanya sekadar memenuhi target, tidak berdasarkan kebutuhan,”

jelas Fernando.

Fernando berpandangan, pemerintah seharusnya tiak alergi terhadap kritik yang muncul atas pelaksanaan berbagai program prioritas.

Menurutnya, masukan publik justru perlu dijadikan bahan evaluasi agar kebijakan pemerintah berjalan lebih efektif.

Seharusnya program-program prioritas tersebut yang mendapat kritik dan evaluasi dari masyarakat dilakukan perbaikan, bukan melakukan penolakan dan melabeli sebagai antek asing atau yang lainnya,”

tutur Fernando.

Adapun dari hasil survei SMRC mencatat penurunan elektabilitas Presiden Prabowo yang tergolong signifikan dalam sembilan bulan terakhir.

Penurunan tersebut erat kaitannya dengan penurunan tingkat kepuasan publik atau approval rating terhadap kinerja pemerintahan Prabowo.

Dari data SMRC menunjukkan angka kepuasan publik atas kinerja Prabowo merosot dari 81,2% pada survei November 2025 menjadi 51,1% pada Juli 2026.

Penurunan elektabilitas Prabowo berhubungan langsung dengan persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi, dinamika politik, penegakan hukum, serta pelaksanaan program-program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Mandiri Pangan (KDMP) yang dinilai publik memburuk,”

kata Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, belum lama ini.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Rika Pangesti adalah reporter di OWRITE yang berfokus pada peliputan isu megapolitan dan berita nasional. Berlatar pendidikan Magister Ilmu

  • Asisten Redaktur

    Hardani Triyoga adalah jurnalis di OWRITE yang berfokus pada peliputan isu nasional, politik, peristiwa, dan dinamika perkotaan.