Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) minta Presiden Prabowo Subianto berhenti mengklaim keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya berdasarkan jumlah anak yang telah menerima manfaat.
JPPI menilai pemerintahan Prabowo Subianto juga harus mempertanggungjawabkan puluhan ribu korban keracunan yang tercatat selama program berjalan.
Kami mengingatkan Presiden Prabowo bahwa keberhasilan sebuah program negara tidak diukur dari banyaknya anggaran yang dihabiskan atau jutaan porsi makanan yang dibagikan. Keberhasilan harus diukur dari apakah negara berhasil melindungi hak-hak anak,”
kata Koordinator Advokasi Seknas JPPI Ari Hardi kepada Owrite, Senin, 10 Agustus 2026.
Ari menyoroti pemerintah kerap menyampaikan jumlah anak yang sudah menerima manfaat MBG. Menurut dia, narasi itu tak boleh mengabaikan jumlah anak yang jadi korban akibat persoalan pelaksanaan program.
Pemerintah tidak bisa hanya berbicara mengenai angka penerima manfaat tanpa juga mempertanggungjawabkan angka korbannya,”
ujar Ari.
Adapun dari data yang dihimpun JPPI, sejak MBG dijalankan pada 2025 hingga 31 Juli 2026 tercatat 40.759 korban keracunan di berbagai daerah. Khusus periode Januari hingga 31 Juli 2026, JPPI mencatat 130 kasus keracunan dengan 10.886 korban.
JPPI juga menyoroti persoalan penggunaan anggaran MBG. Ari pun merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan MBG tidak boleh dibiayai dari anggaran pendidikan.
Putusan tersebut mengandung pesan yang sangat jelas bahwa hak atas pendidikan tidak boleh dikorbankan untuk membiayai program lain,”
ujar Ari.
Menurut JPPI, persoalan MBG bukan semata soal anggaran. Namun, juga menyangkut tata kelola, akuntabilitas, keamanan pangan, dan perlindungan hak anak.
Ari menilai pemerintah tak semestinya menyatakan MBG berhasil saat persoalan mendasar dalam pelaksanaannya masih terjadi.
Negara tidak boleh menghitung berapa juta anak yang diberi makan tanpa juga menghitung berapa puluh ribu anak yang menjadi korban,”
jelas Ari.
Lebih lanjut, Ari menambahkan keberhasilan MBG semestinya diukur dari kemampuan pemerintah menjamin makanan yang aman. Begitupun tata kelola yang transparan, penggunaan anggaran yang sesuai konstitusi, serta perlindungan terhadap hak anak.
Selama puluhan ribu anak masih menjadi korban keracunan, pemerintah belum memiliki dasar yang kuat untuk menyatakan program ini berhasil,”
kata Ari.
Ia pun mendorong pemerintah mengakui berbagai kelemahan dalam pelaksanaan MBG dan melakukan evaluasi secara menyeluruh.
Yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar optimisme politik, melainkan keberanian untuk mengakui kelemahan, mengevaluasi secara menyeluruh, dan memperbaiki sistem demi keselamatan setiap anak Indonesia,”
ujarnya.
