Program Makan Bergizi Gratis (MBG) jadi salah satu sorotan dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dalam Diskusi Poros Wartawan Jakarta (PWJ) Forum Vol II pada Sabtu, 24 Oktober 2026, sejumlah kritik diarahkan pada kecepatan penerapan program hingga kesiapan anggaran negara.
Pengamat ekonomi politik Gede Sandra menilai pemerintah menerapkan program MBG terlalu cepat dan dalam skala besar. Menurutnya, pemerintah semestinya menjalankan uji coba secara bertahap sebelum memperluas program ke wilayah yang lebih luas.
Gede mencontohkan pelaksanaan program makan bergizi di sejumlah negara yang terlebih dahulu melalui tahap proyek percontohan atau pilot project. Jepang, misalnya, disebutnya menguji program di wilayah tertentu sebelum menerapkannya secara lebih luas.
Iklan
Misalkan satu kabupaten dulu di Jepang, satu prefektur dulu dicoba enam bulan, setahun,”
kata Gede dalam diskusi PWJ Forum yang disiarkan melalui kanal YouTube Logika Bicara dikutip pada Minggu, 25 Oktober 2026.
Menurut Gede, pendekatan bertahap memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk mengidentifikasi kekurangan dan memperbaiki sistem pelaksanaan sebelum program diperluas. Dengan begitu, berbagai persoalan, termasuk risiko keracunan makanan bisa diantisipasi sejak awal.
Semua bisa diantisipasi dalam skala yang masih bisa kita tanggulangi, kan namanya juga pilot project. Baru sudah bagus sistemnya, oke replikasi,”
ujarnya.
Selain Jepang, Gede membandingkan pelaksanaan program makan bergizi di Indonesia dengan kebijakan serupa di China. Ia menilai China tak langsung menerapkan program tersebut kepada seluruh anak, melainkan memulainya dengan cakupan yang lebih terbatas.
China itu dia enggak langsung 800 juta anaknya dikasih ini, dia mulai dari 10 juta dulu, 20 juta dulu, bertahap dulu,”
kata Gede.
Dua petugas menata ompreng Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Bekasi, Jawa Barat (ANTARA FOTO/Darryl Ramadhan/nz)
Perbandingan tersebut menjadi dasar kritik Gede terhadap skala penerapan MBG di Indonesia. Ia pertanyakan alasan pemerintah memilih menjalankan program secara besar-besaran sejak awal, alih-alih memperkuat sistem melalui tahapan uji coba dan evaluasi.
Gede juga menduga faktor politik dan waktu pemerintahan dapat ikut mendorong percepatan pelaksanaan sejumlah program. Meski demikian, menurutnya, pemerintah tetap perlu memberikan ruang yang cukup untuk mengevaluasi pelaksanaan MBG sebelum memperluas cakupannya.
Kritik terhadap program MBG juga disampaikan aktivis Jimi Siaan. Ia menilai pemerintah seharusnya terlebih dahulu memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berjalan efisien dan efektif sebelum memperluas pembahasan mengenai program tersebut.
Yang harus digiziin adalah APBN-nya. Di situ dasarnya dulu, APBN-nya sudah bergizi baru bisa ngomong MBG,”
ujar Jimi.
Menurut Jimi, efisiensi anggaran negara perlu jadi perhatian utama pemerintah. Ia menilai program MBG seharusnya tidak mengesampingkan kebutuhan untuk memastikan setiap anggaran digunakan secara optimal.
Jangan ngomong MBG dulu kalau gizi daripada APBN ini belum maksimum efisien dan efektif,”
