Dampak banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat semakin mengkhawatirkan.
Data terbaru menunjukkan jumlah korban meninggal dunia kini mencapai 1.112 orang, sementara 176 orang masih dinyatakan hilang.
Berdasarkan dashboard penanganan darurat BNPB yang dipantau pada Rabu, 24 Desember 2025 pukul 07.00 WIB, tercatat pula sekitar 7.000 warga mengalami luka-luka akibat bencana hidrometeorologi tersebut.
BNPB melaporkan 158.096 unit rumah mengalami kerusakan, mulai dari rusak ringan hingga berat. Selain itu, lebih dari 300 ribu warga terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman.
Bencana ini telah berdampak pada 52 kabupaten dan kota, serta menyebabkan kerusakan luas pada berbagai fasilitas publik, antara lain 1.900 fasilitas umum, 200 fasilitas kesehatan, 875 fasilitas pendidikan, 806 rumah ibadah, 291 kantor pemerintahan, dan 734 jembatan.
Aceh Wilayah Korban Terbanyak
Provinsi Aceh menjadi daerah paling terdampak. Korban meninggal di wilayah ini mencapai 483 orang, sementara 32 orang masih hilang, dan sekitar 4.300 warga mengalami luka-luka. Total terdapat 18 kabupaten/kota yang terdampak banjir dan longsor.
Di Sumatera Utara, jumlah korban meninggal tercatat 369 orang, dengan 72 orang hilang dan 2.300 orang luka-luka. Sebanyak 18 kabupaten/kota terdampak di provinsi ini.
Sementara itu, Sumatera Barat mencatat 260 korban tewas, 72 orang hilang, dan 382 orang terluka, dengan dampak bencana menjangkau 16 kabupaten/kota.
Pemulihan dan Relokasi Warga
Jumlah korban diperkirakan masih bisa berubah seiring proses pendataan yang terus berlangsung. Pemerintah pusat dan daerah saat ini memprioritaskan pemulihan akses jalan, perbaikan fasilitas publik, serta pembersihan material sisa banjir bandang.
Selain itu, pembangunan hunian sementara (huntara) telah dimulai, disertai percepatan program hunian tetap (huntap) untuk relokasi warga terdampak.
Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi seluruh korban bencana di Sumatra dapat diselesaikan secepat mungkin.
Sebagai tindak lanjut, pembangunan huntap di Kabupaten Tapanuli Utara dilaksanakan secara paralel oleh BNPB dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP).
Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan peletakan batu pertama pembangunan hunian tetap di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adiankoting, Tapanuli Utara.
Di lokasi tersebut, akan dibangun 103 unit hunian tetap yang ditargetkan rampung dalam waktu tiga bulan, yakni hingga Maret 2026.
Tak hanya di Tapanuli Utara, proyek serupa juga dilaksanakan di wilayah lain, meliputi Tapanuli Tengah: 118 unit, Tapanuli Selatan: 227 unit, dan Kota Sibolga: 200 unit Program pembangunan hunian ini turut mendapat dukungan dari Yayasan Buddha Tzu Chi sebagai mitra kemanusiaan.
